Menteri Era Soeharto Kritisi Rencana Pemindahan Ibu Kota

Emil Salim di TPS 005 Patra Kuningan Foto: Novan Nurul Alam/kumparan

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Emil Salim mengkritisi rencana pemerintah yang akan melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan ibu kota tak serta-merta menjadikan seluruh wilayah Indonesia menjadi fokus pemerintah atau 'Indonesia Sentris.'

"Kita ada di abad ke-21, yang menentukan kemajuan Indonesia itu bukan fisik tapi keampuhan sarana transportasi dan kualitas dari SDA," ujar Emil saat diskusi di ITS Tower, Jakarta, Jumat (23/8).

Mantan menteri era Orde Baru tersebut juga menuturkan, dasar pemikiran pemindahan ibu kota tidak masuk akal. Sebab, Indonesia yang merupakan negara besar dan berupa kepulauan belum memiliki akses transportasi yang memadai.

Untuk itu, Emil menekankan agar pembangunan infrastruktur dan transportasi termasuk sumber daya manusia dipenuhi terlebih dahulu.

"Mungkin pemerintah seharusnya mengambil contoh keberhasilan negara lain yang memindahkan ibu kotanya. Tapi mereka negara kontinental jangan samakan dengan Indonesia," kata dia.

Diskusi Indef: tantangan ekonomi dan sosial pemindahan ibu kota baru. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Emil menambahkan, di tengah kondisi global dan domestik yang melemah saat ini, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus meningkatkan kualitas ekonomi. Apalagi kebijakan AS berupa 'America First' harus menjadi pertimbangan.

"Akan ada dampaknya ke Indonesia juga," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi pada 16 Agustus dalam pidatonya menegaskan akan memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Bahkan dirinya pun meminta izin ke DPR RI.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga hari ini bertemu dengan Jokowi untuk menyerahkan dua kajian terkait lokasi beberapa calon ibu kota baru.

"Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Dia menyebut dua kajian tersebut berupa struktur tanah hingga dampak perekonomian yang ditimbulkan jika harus melakukan pemindahan ibu kota baru ke berbagai kandidat lokasi.

"Terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru. Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan mereview dan mudahan setelah itu akan ambil keputusan," jelasnya.