Norwegia: Kejahatan Perikanan Harus Masuk Kejahatan Transnasional

Menteri Kelautan Norwegia Herald T Nesvik di sela-sela Simposium Internasional ke-4 tentang Kejahatan Perikanan di UN City Complex, Copenhagen, Denmark. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Norwegia merupakan inisiator penyelenggaraan Simposium Internasional mengenai Kejahatan Perikanan yang sudah berlangsung empat kali. Norwegia berkeinginan kuat memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported and unregulated fishing/IUU Fishing) sebagaimana Indonesia. Untuk memberantas IUU Fishing, kejahatan perikanan harus masuk sebagai Transnational Organized Crime (TOC).

“Kita menyadari dan mengetahui bahwa kejahatan perikanan tidak mengenal batas negara, sehingga untuk menanggulanginya perlu adanya kesepahaman bahwa kejahatan perikanan merupakan TOC. Dengan demikian pemberantasannya lebih mudah. Kejahatan perikanan harus ditanggulangi karena jika tidak maka akan mengancam keamanan pangan ke depan,” kata Menteri Kelautan Norwegia Herald T Nesvik saat diwawancarai kumparan dan kompas.com, di sela-sela Simposium Internasional ke-4 tentang Kejahatan Perikanan di UN City Complex, Copenhagen, Denmark, Senin (15/10).

Dibanding negara-negara lain, Norwegia termasuk negara yang sudah melakukan tindakan konkret dalam pemberantasan IUU Fishing. Pemerintah Norwegia memiliki kerja sama yang kuat dengan dengan negara perbatasan terutama Rusia, negara-negara Nordic, serta negara lain seperti Islandia dalam memberantas kejahatan perikanan. Negara-negara Nordic atau sering dikenal negara Skandinavia meliputi Denmark, Finlandia, Swedia, Islandia, Norwegia, dan teritori Kepulauan Faroe, Greenland, Svalbard, dan Aland.

Di tingkat regional dan Internasional, Norwegia memiliki kerja sama yang kuat dengan Uni Eropa, serta Interpol. Dalam hal Transnational Organized Fisheries Crime, Norwegia mendorong dan mendukung pelaksanaan Fishcrime Sympossium untuk keempat kalinya. Perdana Menteri Norwegia juga menginisiasi high level panel (pertemuan tingkat tinggi) yang membahas mengenai blue economy, yang salah satunya mendorong pemberantasan IUU Fishing dan mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Menteri Kelautan Norwegia Herald T Nesvik di sela-sela Simposium Internasional ke-4 tentang Kejahatan Perikanan di UN City Complex, Copenhagen, Denmark. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

Nesvik mengakui dalam pemberantasan IUU Fishing dan kejahatan perikanan, diperlukan dana yang tidak kecil. Nesvik mengaku negaranya memiliki masalah anggaran, sebagaimana negara-negara lain, namun itu bukan dijadikan masalah besar. Dampak pemberantasan IUU Fishing dan kejahatan perikanan untuk masyarakat dunia lebih penting.

“Betul kami juga memiliki masalah yang sama, namun karena kita mengangap bahwa masalah perikanan adalah masalah bersama, tidak hanya satu agensi, tapi banyak agensi yang menanganinya sehingga masalah dana menjadi tidak menjadi masalah. Kita menempatkan beberapa agensi tersebut dalam satu lembaga expert group,” kata dia.

Simposium internasional yang telah diinisiasi Norwegia saat ini sangat penting untuk menjadi forum dalam pemberantasan kejahatan perikanan. Bahkan, simposium ini merupakan simposium terbesar yang membahas isu ini. Simposium pertama digelar di Cape Town (Afrika Selatan), simposium kedua digelar di Yogyakarta, dan simposium ketiga digelar di Wina (Austria).

Nesvik yang baru beberapa bulan menjabat Menteri Kelautan ini menilai hasil dari simposium selama empat kali ini sudah sesuai harapannya. “Baru saja kita menandatangi joint declaration 9 negara, 7 negara akan gabung. Tahap pertama untuk sama-sama mengetahui. Beberapa negara harus maju ke depan, Indonesia dan Norwegia telah menjadi pionir untuk isu ini,” kata Nesvik. Negara Ghana dan Srilanka termasuk dua negara yang baru saja bergabung dalam simposium ini.

“Beberapa negara melihat kegiatan ini dan bertanya bagaimana cara kami ikut dengan group ini karena kami bermasalah dengan kejahatan perikanan. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkan kejahatan kriminal ini. Ini mengancam keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, sehingga kerjasama dalam hal sharing informasi sangat perlu sekaligus melihat resolusi UN (PBB). Kita harus melihat ini, sehingga outputnya sejalan,” tegas Nesvik yang terlihat sangat bersemangat ini.