Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut berisi protes mereka terhadap pemberlakukan jalan satu jalur atau one way di tol saat mudik Lebaran 2019.
ADVERTISEMENT
Adapun kebijakan tersebut bakal dilakukan pemerintah selama 3 hari yakni pada 30 Mei 2019, 1 Juni, dan 2 Juni 2019. Pada tanggal tersebut, one way bakal dilakukan selama 24 jam.
"Kebijakan satu arah tersebut akan berdampak terlambatnya armada bus dan angkutan umum lainnya masuk ke Jakarta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Ketua IPOMI Kurnia Lesani Adnan dalam surat terbuka, seperti dikutip Senin (20/5).
Dikonfirmasi kumparan, Kurnia mengatakan agar penerapan one way permanen di jalan tol ditinjau ulang. Alasannya, karena mengganggu operasional bus sehari-hari.
Kata dia, untuk memenuhi lonjakan penumpang arus mudik lebaran, para operator bus sudah menyiasatinya dengan cara meningkatkan ritase atau perjalanan. Ritase dilakukan dengan pemberangkatan bus dari arah barat atau Jakarta.
ADVERTISEMENT
Dengan meningkatkan ritase atau pemberangkatan itu dengan memutarkan kembali bus yang dari arah timur, maka dengan rencana one way permanen ini akan menghambat bus untuk kembali ke barat. Menurutnya, perbandingan via tol Trans Jawa dan jalan arteri dengan kondisi normal saja bisa selisih 5 jam dengan aturan one way.
"Sementara kalau kami mengharapkan jalur arteri Pantura (Pantai Utara) jam tempuhnya menjadi lebih lama dan rentan kemacetan karena pengguna sepeda motor akan banyak, traffic light dan pasar tumpah yang akan menjadi kendala. Di samping itu, tingkat kecelakaan lalu lintas bisa menjadi tinggi karena pengguna jalan motor seperti apa," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme one way atau satu arus jelang arus mudik lebaran di Tol Trans Jawa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dengan adanya one way bukan berarti semua kendaraan harus keluar di Cirebon.
ADVERTISEMENT
Selain itu masih banyak alternatif lagi yang bisa digunakan oleh pemudik untuk keluar tol sampai di Brebes. Budi Karya menjelaskan dengan adanya one way dianggap bisa merekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan.
Berikut surat terbuka IPOMI untuk Jokowi:
Surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo
Pak Presiden yang terhormat, kami sangat berterima kasih untuk upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, wabil khusus jalan tol. Adanya Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sangat membantu kami mencapai waktu tempuh yang belum pernah kami rasakan sebelumnya.
Biaya yang timbul dengan adanya tarif tol, masih bersahabat dengan kami berkat efisiensi yang kami rasakan. Pelanggan kami juga senang, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat akan moda transportasi bus mulai terasa. Okupansi kami juga mulai dirasakan naik sedikit demi sedikit, dan optimisme kami dalam berwira usaha kembali berkobar di dalam hati.
ADVERTISEMENT
Selama hampir 20 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan bus yang ada dan bertahan, beberapa kali jatuh bangun dan dibayang-bayangi keputusasaan. Sebagai pengusaha tentu Bapak Joko Widodo bisa memahami.
Infrastruktur jalan yang baik menjadi oase bagi kami. Beberapa anggota Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, yang merupakan generasi penerus pengusaha bus mulai menata lagi pelayanan transportasi bus terbaik untuk masyarakat Indonesia.
Musim mudik Idul Fitri tahun 2019 menjadi awal yang baik bagi kami untuk memulainya. Beberapa anggota IPOMI sudah mulai mempersiapkan kehadiran bus-bus yang cocok dengan operasional di jalan tol sejak hampir delapan tahun lalu. Dua tahun terakhir semangat itu bertambah lagi dengan mulai tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa. Tiga anggota IPOMI mengoperasikan bus tingkat, beberapa lainnya mengoperasikan bus bertenaga besar, dengan investasi per unit rerata di atas Rp 2 miliar.
ADVERTISEMENT
Namun sayang, di tengah semangat kami ini, kebijakan pemerintah terkait teknis pengaturan lalu-lintas tidak berpihak ke angkutan umum. Puncak arus mudik yang diperkirakan dimulai pekan depan, sangat tidak menguntungkan, bukan hanya di sisi angkutan umum tetapi juga pengguna angkutan umum seperti pelanggan bus yang setiap tahun mudik dengan transportasi bus.
Kebijakan satu arah selama 24 jam selama 30 Mei, 1-2 Juni 2019 akan berdampak terlambatnya armada bus dan angkutan umum lainnya masuk ke Jakarta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mari kita hitung bersama, jika satu kendaraan dinaiki tujuh orang dan selama satu hari puncak arus mudik Jalan Tol Trans Jawa dilalui 150 ribu kendaraan, selama tiga hari diberlakukan diperkirakan ada 450 ribu kendaraan artinya ada 3,1-3,2 juta orang yang mudik. Jika kita bandingkan dengan bus, yang berisi 30-40 penumpang, maka 3,2 juta orang itu bisa diangkut 106 ribu bus dengan asumsi 30 tempat duduk dalam satu bus. Jika dihitung satu bus dengan 40 tempat duduk maka hanya ada 80 ribu bus. Tidak ada kemacetan.
ADVERTISEMENT
Kini, kami bertanya kepada Bapak Joko Widodo yang tercinta, bukankah Bapak ingin efisiensi untuk mengurangi beban konsumsi bahan bakar? Bukankah Bapak juga yang menjadikan Tol Trans Jawa sebagai simbol konektivitas? Apakah yang dimaksud dengan konektivitas ini artinya masyarakat bisa berbondong-bondong melalui Jalan Tol Trans Jawa?
Melalui surat ini, kami memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat agar situasi dan kondisi yang nyaman untuk moda transportasi darat bisa diciptakan. Kami akan mendukung semua yang diperlukan. Mengapa? Kami iri dengan pesawat yang Bandara nya dikelola PT Angkasa Pura, Pelabuhan yang dikelola PT Pelindo dan PT ASDP, serta Stasiun yang selalu dijaga kenyamanan oleh PT KAI. Kami di Terminal hanya dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan yang tentunya secara service jauh berbeda dengan service yang diberikan oleh pengelola berbadan hukum.
ADVERTISEMENT
Demikian harapan ini kami sampaikan kepada Bapak yang memimpin negeri ini. Sebagai anak, kami pengusaha bus tentunya hanya memohon kebijakan pemerintah sebagai Bapak agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik.
Salam Bus Indonesia
Pengurus Besar IPOMI