Pesan Pekerja ke Direksi PT Pos: Gaji Jangan Sampai Telat Lagi

Unjuk rasa Serikat Pekerja Pos Indonesia. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Serikat pekerja yang menggelar aksi di Jakarta pada Rabu (6/2) menyampaikan agar keterlambatan gaji karyawan tak terjadi lagi ke depan. Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) mengatakan penundaan gaji karyawan PT Pos Indonesia (Persero) terlambat dibayarkan yaitu yang harusnya pada 1 Februari 2019, namun baru dibayarkan pada 4 Februari 2019. Menurutnya, keterlambatan gaji itu juga diiringi dengan berbagai persoalan yang selama ini ditanggung karyawan. Tak ayal, kata dia, aksi karyawan pun dilakukan. “Keprihatinan kita hak sudah mulai dikurangi, terlambat, dan lembur kita malah tidak dibayar, uang kawal kita di tingkat bawah. Yang kita khawatirkan bulan depan ada jaminan enggak,” ujarnya saat ditemui di depan gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Unjuk rasa Serikat Pekerja Pos Indonesia. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menyoal keterlambatan gaji, kata Hendri, juga disesalkan pihaknya karena klaim perusahaan yang menyatakan diakibatkan demo yang dilakukan karyawan. “Kalau keterlambatan baru kali ini, yang miris bagi kita, bahwa keterlambatan itu dikeluarkanlah oleh statement perusahaan menyatakan bahwa keterlambatan ini karena adanya demo oleh serikat pekerja, padahal demo itu kita lakukan tidak kali ini saja, berulang-ulang tidak pernah gaji kita terganggu,” lanjutnya. Hendri menyebut, di tengah masalah keuangan lainnya yang juga membelit karyawan PT Pos, pihaknya merasa keterlambatan gaji itu cukup berdampak. “Bagi kami yang gajinya hanya untuk kehidupan, ini sangat berarti bagi kita, makanya ini kawan-kawan secara nurani tanpa kami paksakan tanpa kita ajak-ajak turun kita berkumpul menyuarakan ini,” ujarnya.

Unjuk rasa Serikat Pekerja Pos Indonesia. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Lebih lanjut, aksi yang dilakukan itu, Ia menegaskan untuk mendesak dilakukannya penggantian direksi untuk memperbaiki kinerja dan tata kelolaan perusahaan. “Tuntutan kita pengelola perusahaan ini kita anggap tidak mampu mengelola perusahaan ini dengan baik tentu kita meminta kepada pemegang saham, kepada presiden, kepada menteri untuk mengganti pimpinan para direksi kita ini. Agar kejadian ini tidak akan terjadi di masa-masa mendatang,” pungkasnya.