Rasio Elektrifikasi Listrik Desa di Papua Hanya 30,39 Persen

Maria, salah satu warga di Kampung Enem, Mappi, Papua (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

PT PLN (Persero) mencatat rasio elektrifikasi di wilayah Papua saat ini masih sangat rendah. Dari total sebanyak 4.535 desa, yakni 3.518 desa di Papua dan 1.015 di Papua Barat, rasio elektrifikasinya baru mencapai 30,39 persen.

Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN, Ahmad Rofik, mengatakan rasio elektrifikasi di wilayah Papua saat ini memang yang paling rendah dibandingkan wilayah lain.

"Daya mampu Papua dan Papua Barat saat ini 358,41 MW. Sedangkan beban puncaknya baru 294,24 MW," kata Ahmad di Jayapura, Papua, Jumat (24/8).

Ahmad mengatakan pihaknya akan meningkatkan jumlah elektrifkasi di Papua. Dia mengakui tidak mudah untuk melistriki desa-desa di wilayah Papua yang medannya begitu berat.

"Maka kami bekerja sama dengan universitas untuk melakukan survei melalui Ekspedisi Papua Terang untuk mengetahui kondisi dan jenis pembangkit apa yang cocok di wilayah desa di Papua," katanya.

Dalam gelombang pertama di Bulan Agustus, tim sudah berhasil melakukan survei di 176 desa dari 416 Desa yang merupakan desa target survei. Dalam perjalanannya terdapat juga 243 desa tambahan yang turut di-survei oleh tim.

Jumlah pelanggan PLN di Papua hanya 355.558 dan di Papua Barat 240.915. Adapun rasio elektrifikasi di Papua rata-rata baru 53,62 persen, yakni di Papua 44,85 persen dan Papua Barat 86,28 persen.

Ahmad mengatakan akan segera menindaklanjuti hasil survei dari para mahasiswa untuk kemudian dilakukan pemasangan listrik di wialayah desa-desa di Papua. Menurut dia, pihaknya akan melihat terlebih dagulu pembangkit apa yang cocok digunakan di desa tersebut.

"Apakah menggnakan Diesel, PLTS. Nanti akan kami sesuaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan para relawan," katanya.

Adapun pada tahun depan, pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PLN sebesar Rp 10 triliun pada 2019. Rencana itu tertulis dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019 yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang tahunan MPR 2018.

Dalam dokumen tersebut, dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan infrastrukur listrik di desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Selain itu, juga akan digunakan untuk pembangunan transmisi yang sebagian besar untuk Indonesia Timur.