Sri Mulyani Beberkan Penyebab Investasi RI Kalah dengan Vietnam

Menteri Keuangan Sri Mulyani Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Investasi Indonesia dinilai masih lebih rendah dibanding negara-negara lain di Kawasan Asia Tenggara. Bahkan investor cenderung lebih tertarik berinvestasi ke Vietnam ketimbang ke Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Vietnam dianggap berhasil menarik investasi karena didorong beberapa kebijakan fiskal yang mudah. Salah satunya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Vietnam yang hanya 20 persen, termasuk yang rendah di kawasan ASEAN.

Sedangkan PPh Badan yang berlaku di Indonesia cenderung lebih tinggi dari Vietnam, yaitu 25 persen. Kecuali bagi perusahaan yang sudah go public (IPO), PPh Badan ditetapkan 20 persen.

“Kami sering ditanya dengan rezim fiskalnya Vietnam yang sekarang ini dianggap berhasil menarik investasi. Untuk Vietnam, PPh Badan mereka adalah di 20 persen. Ini termasuk tarif yang rendah di kawasan ASEAN,” ungkap Sri Mulyani di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/6).

Rapat Komisi XI dengan pemerintah dan BI terkait asumsi makro RAPBN 2020. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Selain dari sisi tarif pajak, Sri Mulyani menilai, insentif yang diberikan pemerintah Vietnam juga lebih banyak dibandingkan Indonesia. Misalnya, Vietnam memberikan insentif pemotongan PPh untuk daerah tertinggal sebesar 3 persen dari tarif normalnya. Bahkan untuk daerah yang sangat tertinggal di Vietnam bisa mendapat potongan PPh hingga 10 persen.

"Kami untuk hal ini (pemotongan PPh daerah tertinggal) belum memiliki, kecuali untuk urusan perusahaan IPO," jelasnya.

Namun demikian, Sri Mulyani bilang, insentif pembebasan pajak atau tax holiday Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Vietnam. Indonesia memberikan insentif tax holiday untuk perushaan yang berinvestasi di bidang tertentu hingga jangka waktu 20 tahun. Sementara di Vietnam hanya 13 tahun.

Adapun beberapa sektor yang diprioritaskan mendapat tax holiday di Vietnam antara lain hi-tech dan sektor yang memiliki dampak sosial, seperti pendidikan, vokasi, kesehatan, budaya, olahraga dan lingkungan. Ini hampir sama dengan Indonesia.

“Jadi kalau benchmarking Indonesia sebenarnya tidak terlalu berbeda,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan fiskal. Tujuannya agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi.

“Oleh karena itu kita tentu akan terus harus me-refine policy kita agar kita tidak tertinggal dan tidak kalah dari sisi kemampuan menarik investasi dan mendorong ekspor,” tandasnya.