Susi di Forum Norwegia: Dunia Harus Kompak Berantas Illegal Fishing

Susi di acara PTT Ocean Economy di Norwegia (Foto: Wiji Nurhayat/kumparan)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri Panel Tingkat Tinggi (PTT) dengan tema Building a Sustainable Ocean Economy di Oslo, Norwegia, Selasa (19/6). Pertemuan internasional tersebut dihadiri oleh delegasi 13 negara termasuk Sekjen PBB Antonio Gutteres dan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg.

Dalam pertemuan tersebut, Susi menyuarakan agar dunia kompak memberantas illegal fishing dan praktik transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut. Kedua praktik tersebut dianggap Susi sangat merugikan negara-negara pantai dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.

"Mengenai over-fishing dan IUU Fishing, isu yang berkembang saat ini adalah tentang pengelolaan sumber daya di laut lepas (high seas) yang justru tidak menguntungkan negara pantai," ungkap Susi dalam pertemuan tersebut.

Dia menganggap, selama ini praktik distance fishing banyak dilakukan oleh negara-negara yang tidak patuh terhadap peraturan internasional yang berlaku di laut lepas. Sehingga memicu tindak pidana seperti penyelundupan dan kejahatan lainnya yang terjadi di laut.

Oleh karena itu, Susi menekankan praktik transhipment di tengah laut khususnya di laut lepas harus dilarang. Apabila transhipment masih terus terjadi, maka perjanjian internasional Port State Measures Agreement (PSMA) tidak dapat berjalan efektif, sehingga tidak terlalu memberikan manfaat bagi negara pelabuhan (port states).

Isu ini yang kemudian diangkat Susi agar menjadi perhatian global dan tentu saja harus segera ditindaklanjuti. Untuk itu, kehadiran PTT yang mempertemukan 13 negara ini sudah seharusnya merumuskan apa saja yang akan ditindaklanjuti, tidak over-committed yang berarti memberikan banyak komitmen-komitmen tetapi buruk dalam pelaksanaannya dan tidak berdampak pada perbaikan kondisi laut.

Menteri Susi di Norwegia. (Foto: Herry Kostofani/KBRI Oslo)

Menurut Susi, komitmen-komitmen yang disampaikan selama ini dianggap hanya untuk show off tanpa bermaksud melakukan perubahan yang nyata untuk mencapai kondisi laut yang sehat (healthy ocean). Kemudian Susi juga mengusulkan agar komitmen yang disampaikan pada PTT kali ini perlu disinergikan dengan Our Ocean Conference (yang saat ini sudah sampai dengan OOC ke-4), di mana OOC memiliki kelebihan penyampaian komitmen. Sedangkan PTT hanya memiliki kemampuan untuk membangun common platform dan implementation plan dalam membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan. 

Sejak adanya OOC edisi pertama hingga ke-4 sudah terdapat total 663 komitmen. Susi lagi-lagi menekankan jangan sampai ajang pertemuan dunia ini hanya menjadi tempat pengumuman komitmen-komitmen tanpa ada tindaklanjut. Sehingga keputusan yang diambil dalam PTT kali ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di agenda tahun 2020 dan 2030.

"Ini harus ditindaklanjuti segera apalagi kita punya platform yang sama di sini," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sekjen PBB Antonio Gutteres mengatakan, sebenarnya tidak banyak inisiatif yang dibuat secara khusus dan komprehensif mengenai ekonomi kelautan berkelanjutan. Kebanyakan inisiatif bersifat tersebar atau terbagi-bagi sehingga cukup sulit untuk menghasilkan suatu rekomendasi yang komprehensif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah atau forum internasional untuk menampung segala hal yang berkaitan dengan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Wadah internasional ini mengumpulkan negara-negara untuk membahas isu prioritas bersama. Wadah internasional ini membutuhkan kapasitas intelektual terkait isu-isu vital terkini dalam rangka membangun kontribusi yang solid sehingga menghasilkan peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur untuk melindungi laut. Dia berharap, para perwakilan di PTT ini sudah tanggap terhadap isu permasalahan yang terkait dengan kelautan. 

Susi dan 13 Delegasi di Ocean Economy di Norwegia (Foto: Wiji Nurhayat/kumparan)

Sementara itu, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg menambahkan, saat ini terdapat banyak kerja sama luas di bidang perikanan. Pada kesempatan tersebut, dia menceritakan, Norwegia pernah mengalami krisis produksi perikanan di tahun 1990 karena over-fishing. Baru kemudian, Norwegia secara konsisten membatasi kegiatan penangkapan ikan dan aktif memberantas praktik illegal fishing. Kini Norwegia menjadi salah satu negara pemain ikan terbesar di dunia, khususnya di Uni Eropa.

"Semua SDGs tetap harus dijalankan. SDGs tidak akan tercapai apabila kita hanya menjalankan salah satu dari ke-17 komitmen SDGs tersebut," jelasnya.

Sebagai catatan, PTT yang berlangsung di Norwegia dihadiri oleh 13 negara yang bila disatukan luas panjang garis pantainya mencapai 261.444 km atau 60% dari panjang seluruh garis pantai di dunia. Adapun ke-13 negara tersebut adalah Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile, dan Namibia.

Delegasi dari Indonesia yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Illegal Fishing Mas Achmad Santosa, dan Kepala Badan Riset, SDM Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja.