Aksi Rompi Kuning di Prancis Kembali Ricuh, 223 Orang Ditahan

Seorang demonstran "Rompi Kuning" terkena semprotan water cannon, Paris, Prancis Sabtu (12/1/2019). (Foto: REUTERS/Christian Hartmann)

Ribuan massa yang tergabung dalam kelompok Rompi Kuning atau Gilets Jaunes di Prancis kembali ricuh pada Sabtu (26/1) waktu setempat. Dilansir AFP, berdasarkan perkiraan sementara Kementerian Dalam Negeri Prancis, jumlah pengunjuk rasa "Rompi Kuning" pada minggu ke-11 ini mencapai 69.000 orang.

Jumlah itu turun dibandingkan Sabtu (18/1) yang mencapai 84.000 orang. Meski demikian, bentrokan antara massa kelompok rompi kuning dan polisi lagi-lagi terjadi. Di Paris, polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk mengusir pengunjuk rasa yang berkumpul di Place de la Bastille. Para demonstran melakukan serangan balasan dengan melemparkan batu ke polisi.

Akibat bentrokan tersebut, pemerintah setempat menyatakan sebanyak 223 orang pengunjuk rasa ditahan. Sebelumnya, 300 orang juga sudah ditahan akibat aksi ini.

Bentrokan juga terjadi di Nantes, Prancis barat, dan di selatan kota Montpellier. Seorang polisi terluka akibat percikan kembang api.

Seorang demonstran "Rompi Kuning" saat terjadi bentrokan di Paris, Prancis Sabtu (12/1/2019). (Foto: REUTERS/Christian Hartmann)

Adapun salah seorang pengunjuk rasa, Virginie, mengatakan, aksi protes tersebut tetap dilakukan untuk menjaga tekanan kepada pemerintah. Virginie dan banyak pengunjuk rasa lainnya menginginkan referendum sehingga rakyat sipil dapat memiliki lebih banyak suara dalam kebijakan pemerintah.

Untuk meredam aksi rompi kuning, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan debat publik. Dalam debat nanti, Macron ingin mendengar aspirasi publik soal kebijakan-kebijakan terkait ekonomi dan pemerintahan.

Diberitakan Reuters, debat dimulai pada Minggu (13/1) selama tiga bulan ke depan dalam format town hall meeting ketika seluruh warga bertemu di beberapa lokasi di Prancis atau melalui kuesioner online.

Presiden Perancis Emmanuel Macron. (Foto: Ludovic Marin / POOL / AFP)

Pengumuman debat publik ini disampaikan Macron dalam surat berisi 2.330 kata yang diterbitkan di koran-koran Prancis. Dia berharap, keputusan ini berhasil menemukan solusi dari kebuntuan di negara itu.

"Bagi saya, tidak ada isu terlarang. Kita tidak bisa menyetujui semuanya, hal ini normal dalam demokrasi. Tapi setidaknya, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak takut berbicara, bertukar pikiran, berdebat," kata Macron dalam surat tersebut.

Demonstrasi massa rompi kuning yang berlangsung tahun ini adalah kali kesembilan sejak pertama kali terjadi pada November 2018. Naiknya harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan kebijakan pajak yang memberatkan kelas menengah dan pekerja menjadi pendorong utama gerakan tersebut.