Aroma Friksi PKS Jelang Pilpres

Fahri Hamzah di Polda Metro Jaya. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Fahri Hamzah masih belum bisa menerima pemecatannya dari PKS pada Maret 2016. Ia dipecat karena indisipliner--tak patuh pada aturan, melanggar disiplin kerja.

“Kalau di PKS, asal taat nggak dipecat,” katanya sengit, Minggu (6/5). Ucapan pedas selama ini memang jadi ciri Fahri.

Awal Januari, politikus asal Nusa Tenggara Barat itu sudah berkata serupa. “Di PKS, boleh melakukan kejahatan apa pun, yang penting nurut sama pimpinan.”

Sejak dipecat, Wakil Ketua DPR--yang kini tanpa partai--itu kerap melayangkan sindiran terhadap kepengurusan PKS. Ia blak-blakan menyebut Sohibul harus mundur karena gagal memimpin PKS, melabeli kepemimpinan Sohibul otoriter karena memecat kader secara sembrono, dan menuding PKS tengah menyapu bersih loyalis Anis Matta.

Kritik keras dan ucapan pedas Fahri lantas disambut PKS dengan perang terbuka. Ucapan itu digunakan sebagai bukti oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo untuk melaporkan Fahri pada 28 Maret atas dugaan pencemaran nama baik terhadap partai. Fahri dianggap telah menyakiti hati para kader PKS.

Tapi Fahri tak surut. “Saya menghitung semua yang saya katakan,” ujarnya.

Biang Kisruh

Sohibul menyanggah tudingan otoriter, apalagi tuduhan membersihkan simpatisan Anis. “Di PKS itu tidak ada pemecatan kalau tidak indisipliner,” ucap Sohibul kepada kumparan, Selasa (24/4).

Transisi presiden partai dari Anis Matta ke Sohibul Iman pada Agustus 2015 memang diikuti pergantian banyak pengurus. Sohibul misalnya merombak formatur Fraksi PKS di DPR pada 11 April 2016.

Gelombang rotasi juga sampai ke daerah. Pada 10 Januari 2018, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Kamal Fauzi, dicopot dari jabatannya. Nasib sama menimpa Ketua DPW PKS Sumatera Selatan Erza Saladin beserta selusin Ketua DPD PKS di kabupaten dan kota provinsi itu.

Pencopotan dua pimpinan wilayah oleh Dewan Pengurus Pusat itu direspons Fahri dengan tagar #SavePKS di jagat maya.

“Sampai sekarang gelombangnya masih terus terjadi. Di Maluku Utara, kader PKS yang dipecat sudah 32 orang,” kata legislator PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Mahfudz salah satu figur yang hilang dalam formatur baru Fraksi PKS. Mantan Ketua Fraksi PKS itu tak menampik bahwa rotasi, mutasi, pemecatan, atau apa pun namanya itu, memicu gonjang-ganjing di internal partai. “Nyatanya banyak kader gelisah.”

Adu Strategi

PKS punya target ambisius yang memerlukan perhitungan politik cermat. Ia mematok 12 persen perolehan suara nasional di Pemilu Legislatif 2019, juga posisi calon wakil presiden di pertarungan Pemilu Presiden.

Ambisi PKS di Pilpres 2019 (Foto: Putri Sarah A/kumparan)

Majelis Syuro PKS mengajukan 9 kader untuk dipasangkan dengan calon presiden yang bakal jadi lawan petahana. Ya, memang jumlah yang bikin mata terbelalak dan tak tanggung-tanggung. Bila partai lain cukup dengan satu kandidat unggulan, PKS punya 9. Meski mereka belum tentu unggul di elektabilitas. Bagi PKS, itu bisa jadi soal lain.

Hal ini kemudian dikritik Mahfudz. Ia menilai target tinggi PKS tak diimbangi dengan pergerakan mesin politik yang optimal. Ia lebih sepakat dengan gaya Anis Matta--aktif berkampanye untuk mengerek elektabilitas diri sekaligus popularitas partai.

Kepemimpinan partai telah berganti, dan arah angin berubah. Cara Anis Matta yang mengampanyekan diri secara terbuka dianggap keluar dari tradisi PKS. Maka, deklarasi Anis Matta April lalu sempat terhambat oleh beredarnya surat larangan dari DPW PKS Jawa Barat. Surat tersebut melarang kader untuk menghadiri kegiatan capres internal.

Anehnya, ujar Mahfudz, DPP tak mau bicara terbuka soal itu. “Ketika DPP ditanya, jawabannya ‘Oh, kami enggak tahu.’ Tapi pada saat yang sama, surat dengan redaksional serupa beredar di wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB. Akhirnya kader di bawah jadi bingung. Apakah antar-DPW diam-diam janjian bikin surat yang sama atau bagaimana.”

Situasi internal makin runyam dengan kemunculan dokumen ‘Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS’. Dokumen yang entah berasal dari mana itu, menunjukkan persaingan sengit di antara elite PKS.

Dokumen ‘Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS’ (Foto: Dok. Istimewa)

Mahfudz cenderung yakin dokumen tersebut berasal dari internal partai. “Kalau dilihat dari bahasanya, kecil kemungkinan dokumen itu ditulis oleh orang di luar PKS, karena inisial nama dan istilah-istilah yang digunakan hanya ada di PKS.”

“Menurut saya, itu bagian dari kontestasi keras di internal PKS. Bertarungnya bukan above the line, tapi below the line. Ini permainan di laut dalam. Di permukaan tak kelihatan bergelombang, tapi di kedalaman arusnya deras,” kata Mahfudz.

Safari politik Anis Matta. (Foto: Antara/Adeng Bustomi)

Sejak dulu, Anis Matta dikenal dengan pendekatan politik yang lebih terbuka. Strategi itu, menurut Burhanudin Muhtadi, pengamat politik yang menulis buku Dilema PKS: Suara dan Syariah, menolong PKS menjangkau massa baru pada 2004.

Dulu pada Pemilu 1999 ketika masih bernama Partai Keadilan, ia meraih 1,44 juta suara. Berikutnya di Pemilu 2004 dengan kemasan yang lebih universal, PKS berhasil meraup 8,33 juta suara.

Namun angka itu kemudian stagnan, tak bisa lagi melejit lebih jauh. Antara lain, ujar Burhanuddin, karena terdapat kubu yang tak menghendaki keterbukaan PKS. “Ada sebagian kantong PKS yang bungkam.”

Meski begitu, Sohibul yakin PKS tak salah langkah. Ketika ditanya apakah PKS perlu memperbesar cakupan di luar basis massa, Sohibul menegaskan PKS harus istikamah.

“Saya yakin kalau istikamah jadi besar. Kalau nggak istikamah malah nggak besar,” kata dia.

Sejumlah pendukung dari Partai Keadilan Sejahtera. (Foto: FP PHOTO / Sonny Tumbelaka)

Friksi ‘Abadi’

Polemik Anis Matta dan Sohibul Iman tak pelak menyeret lagu lama tentang PKS yang terbelah. Sejak lama, masyarakat awam kerap mendengar ada dua kubu di Partai Keadilan Sejahtera, yakni ‘Keadilan’ dan ‘Sejahtera’.

Pengamat sekaligus kader PKS Arief Munandar yang menulis disertasi berjudul Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS (2011), menyatakan pembentukan faksi lebih kompleks dari sekadar dua kubu yang adu kuasa.

“Faksionalisasi PKS (tidak) seperti orang melihat faksionalisasi pada umumnya--hitam-putih, A dan B, dikotomis,” ujar Arief di kediamannya, Depok, Rabu (25/4).

Ia, dalam disertasinya, memaparkan faksionalisasi di tubuh PKS adalah pertarungan kelompok idealis versus pragmatis. Namun, dua kelompok itu bahkan masih terbagi lagi ke dalam kubu-kubu yang lebih kecil. Ada yang menyebut pertempuran antara jemaah yang konsisten melawan yang haus kuasa, keadilan dan kesejahteraan, antara latar belakang identitas yang berbeda, grup yang berbeda pendirian dalam menyikapi isu, dan lain-lain.

Tarik ulur di internal PKS, menurut Arief, terjadi karena perbedaan persepsi soal bagaimana membesarkan partai yang lahir dari gerakan Islam. “Ada dinamika dalam menafsirkan ideologi partai dan menafsirkan term partai dakwah.”

Arief melihat, usai Musyawarah Majelis Syuro tahun 2015, PKS diisi orang-orang yang berusaha mengembalikan autentisitas partai dakwah. Saat itu Salim Segaf Al-Jufri berhasil menduduki kursi Ketua Majelis Syuro PKS, mengakhiri dominasi Hilmi Aminuddin yang telah berada di jabatan itu selama lima tahun.

Menyusul pergantian Ketua Majelis Syuro, jabatan Presiden PKS pun berganti dari Anis Matta--yang cenderung dekat dengan Hilmi--ke Sohibul Iman.

Sohibul Iman dan Anis Matta. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan; Instagram @broanismatta)

Transisi dari Anis Matta ke Sohibul Iman, menurut Mahfudz, dalam prosesnya memunculkan masalah. “Tahun 2015, terjadi transisi kepemimpinan di PKS dipicu oleh kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq, mantan presiden PKS yang terjerat kasus suap kuota impor daging sapi). Yang mendorong ide transisi itu adalah Anis Matta.”

Tapi, lanjut eks Ketua Komisi I DPR itu, “Orang-orang yang tidak legowo dengan proses transisi itu mencoba melakukan operasi tiji tibeh--mati siji, mati kabeh. Makanya sekarang Pak Anis Matta dan semua orang yang dikategorikan orang dekatnya disingkirkan.”

Sohibul Iman segera menangkis dugaan friksi antara kubunya dan Anis Matta. “Ini cerita lama, enggak ada lagi yang seberti itu.”

Soal perang terselubung dua kubu juga ditepis halus oleh Anis Matta. “Tidak ada. Itu sudah masa lalu.”

Namun Mahfudz meminta PKS tak lagi mencoba menutup-nutupi friksi itu. “Jangan ditutup-tutupi. Semakin ditutupi, makin panjang usia konflik itu. Akui saja, lalu duduk bersama. Toh semua parpol mengalaminya--pernah berkonflik.”

“Kalau ditutupi lalu cuma bilang ‘Kami solid’, urusannya panjang. Pemilu selesai, ini belum tentu selesai.”

Jalan PKS, si Partai Dakwah (Foto: Chandra Dyah A/kumparan)

------------------------

Endus aroma PKS ‘Pecah’ di Liputan Khusus kumparan.