Cerita Tjahjo Sering Pindah ke Patwal karena Mobil Dinas Mogok

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sambangi Gedung KPK, Kamis (22/8). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Anggaran sebesar Rp 152 miliar untuk pengadaan mobil dinas bagi menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengundang pro dan kontra. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan semua prosedur terkait pengadaan mobil dinas telah sesuai mekanisme.

"Yang penting semua prosedur sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada. Baik tender secara terbuka dan penganggaran terbuka disetujui DPR," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/8).

Tjahjo kemudian menceritakan pengalamannya selama menggunakan mobil dinas. Ia menyebut mobil dinas yang dipakainya saat ini dibuat tahun 2009, yang berarti sudah 10 tahun beroperasi.

Karena usia mobil dinasnya yang sudah cukup lama, Tjahjo mengaku sering kali harus pindah menggunakan mobil patwal karena kondisi mobilnya yang terkadang mogok di jalan.

Mobil dinas Menteri Foto: dok. Istimewa

"Mobil dinas Crown yang saya pakai masih bisa jalan dan dipakai, walau saya sering turun di jalan pindah ke mobil patwal karena mendadak mogok di jalan dan biaya perbaikan cukup mahal (walau kantor yang bayar)," tuturnya.

"Yang penting mobil dinas dipakai untuk kegiatan dinas, tidak untuk kegiatan pribadi/keluarga," lanjutnya.

Pembahasan perlunya mobil dinas diganti atau tidak, kata Tjahjo, sudah muncul sejak 5 tahun yang lalu. Namun, Presiden Joko Widodo saat itu memutuskan untuk tidak mengganti mobil dinas karena masih layak pakai.

"5 tahun lalu berita perlu tidak ganti mobil dinas sudah muncul, dan Bapak Presiden Jokowi memutuskan mobil dinas pejabat negara tidak ganti karena masih layak dipakai," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan selama ini banyak mobil menteri yang sudah tak layak pakai. Mulai dari pendingin ruangan yang tak beroperasi hingga kondisi mesin yang sering panas.

"Kalau mobil menteri saya dengar sudah tidak layak jalan ya. Ada yang AC-nya mati, ada yang mobilnya mesinnya panas dan lain-lain," kata Heru di Kantor Bekraf, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Nantinya, mobil dinas akan memakai Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Mobil itu akan menggantikan Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan menteri kabinet sebelumnya.