Fraksi Partai Hanura di DPR Paling Rendah Laporkan Harta Kekayaan

Proses Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. (Foto: Adhim Mugni/kumparan)

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (DIT PP LHKPN) KPK merilis data kepatuhan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara. KPK mencatat para penyelenggara negara di DPR dari Fraksi Partai Hanura paling rendah dalam melaporkan harta kekayaannya.

Data tersebut, KPK rangkum dari catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018. KPK mengurutkan 10 fraksi partai di DPR yang terendah dalam mencatatkan LHKPN.

Berikut daftar tingkat pelaporan LHKPN oleh 10 fraksi partai di DPR:

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP menjadi fraksi partai yang paling rajin dalam melaporkan harta kekayaannya. Dari total 37 penyelenggara negara wajib lapor, PPP tercatat berhasil memperoleh persentase pelaporan hingga 32,43 persen.

2. Fraksi Partai Demokrat (PD)

Partai Demokrat bercokol di urutan kedua dengan persentase pelaporan harta kekayaan mencapai 30,51 persen dari total 59 penyelenggara negara wajib lapor.

3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS tercatat memperoleh persentase pelaporan harta kekayaan mencapai 26,32 persen dengan total 38 penyelenggara negara wajib lapor.

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP memperoleh persentase pelaporan harta kekayaan sebesar 24,77 persen dari total 109 penyelenggara negara wajib lapor.

5. Fraksi Partai Golkar

Partai Golkar tercatat memperoleh persentase pelaporan harta kekayaan mencapai 22,83 persen dengan total 92 penyelenggara negara wajib lapor.

6. Fraksi Partai Gerindra

Partai Gerindra meraup persentase 20,83 persen dalam pelaporan harta kekayaan dengan jumlah penyelenggara negara wajib lapor 72 orang.

7. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN tercatat memiliki persentase pelaporan hingga 15,00 persen dari total 40 penyelenggara negara wajib lapor.

8. Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai Nasdem tercatat memiliki persentase pelaporan harta kekayaan mencapai 9,09 persen dari 33 orang yang termasuk dalam penyelenggara negara wajib lapor.

9. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB tercatat memiliki persentase pelaporan harta kekayaan 4,76 persen dari 42 orang yang termasuk dalam penyelenggara negara wajib lapor.

10. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Partai Hanura menjadi yang paling buncit dalam tingkat pelaporan harta kekayaan. Dari total 14 orang yang termasuk penyelenggara negara wajib lapor, keseluruhannya tercatat belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK.