Gerindra DKI: PKS Setuju Pertemuan soal Wagub Ditunda Jadi Pekan Depan

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Syarif (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Gerindra DKI sudah meminta PKS menunda pertemuan untuk membahas pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI karena tengah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Semarang. Seharusnya, pertemuan keduanya digelar pada Selasa (4/12) esok.

“Kita lagi di Semarang, Bimtek. Saya sudah komunikasi dengan Pak Syakir (Ketua DPW PKS DKI) ditunda minggu depan. Pak Syakirnya sudah oke, tunda setelah teman-teman Bimtek selesai,” kata Wakil Ketua Gerindra DKI Syarif saat dihubungi, Senin (3/12).

Syarif mengungkapkan lokasi pertemuan PKS dan Gerindra tetap dilaksanakan di Kantor DPW PKS. Ia berharap pertemuan benar-benar terlaksana pekan depan, sehingga berbagai persoalan terkait penggantian Wagub DKI bisa segera diselesaikan.

Salah satu yang tengah menjadi masalah adalah mekanisme uji kelayakan (fit and proper test). Syarif menjelaskan, Gerindra dan PKS memiliki perbedaan pendapat terkait sistem fit and proper test. Menurut dia, solusi dari perbedaan pendapat ini akan dibicarakan lebih lanjut.

“Ya kan kita belum pernah ketemu membahas (fit and proper test) kembali. Kalau ada perbedaan pendapat ya wajar sajalah, nanti kita sinkronkan lagi, diharmonisasi lagi dalam satu kesempatan pertemuan nanti,” jelas Syarif.

Konferensi pers DPD Gerindra dan DPW PKS yang membahas Wakil Gubernur DKI Jakarta. (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Syarif menegaskan Gerindra tetap bersikukuh bahwa fit and proper test dilakukan untuk menentukan calon yang diajukan ke DPRD DKI. Dalam seleksinya nanti dilakukan dengan santai namun tetap serius.

Selain itu, Gerindra juga sudah menunjuk peneliti senior LIPI Siti Zuhro sebagai tim penyeleksi untuk Wagub DKI.

Sementara itu, PKS menyebut fit and proper test tak seperti uji kelayakan biasa, yaitu calon menjabarkan visi, misi, dan program kerja. Uji kelayakan itu meliputi adanya pembahasan di internal partai, untuk kemudian nama tersebut dibawa ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu dibahas dan diparipurnakan di DPRD DKI.

“Saya harus ngulang lagi pernyataan saya bahwa Pak Taufik mengatakan, nanti ngobrol santai itu bagian dari fit proper di dalamnya supaya mengurangi ketegangan. Lazimnya fit proper ya ada uji kepatutan dan kelayakan, maka itu kita mencari pakar seperti Mbak Siti Zuhro,” terang Syarif.

“Dalam proses itu ada santai sambil ngopi, maksudnya itu, enggak tegang-tegangan gitu lho maksudnya. Tapi tetap jalan lazimnya fit proper ya,” pungkasnya.