Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
PerbesarKamis selepas asar (27/6), suara tawa tak putus terdengar dari ruang kerja Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rupanya Prabowo tengah menghibur para tamu, pimpinan partai koalisi pendukungnya, dengan berbagai cerita lucu.
Hadir di Kertanegara antara lain cawapres 02 Sandiaga Uno, Ketua PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Mereka berkumpul di ruangan itu sejak tengah hari untuk menanti putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2019.
Berhubung pembacaan putusan setebal 1.944 halaman itu tak kunjung usai, Prabowo ingin mengusir bosan dengan berkelakar.
“Pak Prabowo banyak memberikan guyonan, humor, mulai dari dia sewaktu sekolah sampai militer. Kita sampai sakit perutlah,” kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (30/6).
Saat tawa reda, perhatian kembali pada siaran langsung pembacaan putusan oleh MK. Pertimbangan hakim sudah menunjukkan isyarat bahwa mereka bakal kalah berperkara.
Sekitar pukul 16.00, Prabowo menyusun draf pidato menerima putusan kekalahannya di sengketa Pilpres. Ia bicara dan Sandi merekamnya. Rekaman itu lantas diketik dan diberi saran di sana sini oleh petinggi partai koalisi dan beberapa petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, termasuk Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar.
“Jam 17.00 draf sudah ready, terus Pak Amien (Rais) datang setelah keliling. Dia baca draf dan bilang bagus,” ucap Sandi.
Pembacaan pidato pasca-putusan MK oleh Prabowo dilakukan lebih cepat beberapa menit dari Jokowi. Saat Prabowo berpidato, Jokowi sudah di Bandara Halim Perdanakusuma. Ia memberi pernyataan di Halim, sesaat sebelum bertolak ke Osaka, Jepang, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Menurut Sandiaga, situasi di Kertanegara saat pembacaan putusan MK itu memang berbeda dengan ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada 21 Juni dini hari yang menunjukkan kekalahan Prabowo-Sandi dari Jokowi-Ma’ruf Amin.
Usai MK membacakan putusannya yang menolak seluruh gugatan kubu Prabowo, tak ada teriakan tudingan kecurangan di markas BPN. Barisan ulama 212 juga tampak tak hadir di sekitar Prabowo.
Menurut Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak, ia baru selesai megikuti aksi demonstrasi di depan Gedung MK sore itu. Ia juga menyebut kelompoknya berbeda sikap dengan partai koalisi Prabowo.
“Kalau partai koalisi mungkin ada kesepakatan. Ada yang dituangkan dalam perjanjian dan lain sebagainya. Kalau kami ini kan bersifat keumatan. Berjuang sendiri, biaya sendiri. Tidak satu rupiah pun dibiayai oleh Prabowo, dan tidak satu sen pun kami minta duit,” tegas Martak, Jumat (28/6).
Ketenangan kala putusan MK dibacakan sore itu antara lain merupakan hasil komunikasi politik kubu Jokowi ke Prabowo untuk meredam situasi. Paling tidak, tiga orang di lingkaran Jokowi turun untuk menemui Prabowo secara langsung. Mereka adalah Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
Kepada mereka, Prabowo meminta penghentian penangkapan aktivis kubunya, juga penangguhan penahanan beberapa relawannya.
“Alhamdulillah, yang diupayakan Pak Prabowo dan tokoh-tokoh pemerintah pendukung Pak Jokowi itu bisa diwujudkan, dan suasananya jauh lebih kondusif,” ujar Sandi.
Sejak akhir April, kubu Jokowi sesungguhnya sudah berniat membuka komunikasi dengan Prabowo. Luhut, misalnya, hendak bertemu Prabowo pada 21 April. Namun di tengah penolakan keras elite BPN, pertemuan tersebut batal.
Berikutnya pasca-pecah kerusuhan 22 Mei, JK mengajukan diri pada Jokowi agar diizinkan bertemu Prabowo. Ia, menurut sumber di Kantor Wakil Presiden, akhirnya menemui Prabowo di Hotel Dharmawangsa pada 24 Mei.
Kepada JK, Prabowo berkata bahwa pendukungnya terlanjur kecewa dengan hasil pemilu. JK pun mengingatkan Prabowo untuk meredam situasi.
“Apa mau hancur negara ini? Mau dibikin seperti Timur Tengah?” ucap sumber itu mengulang ucapan JK kepada Prabowo saat berbincang dengan kumparan, Rabu (26/6).
Prabowo kemudian melunak. Ia meminta para pendukungnya yang terancam bui bisa dibebaskan. Beberapa tokoh di lingkaran Prabowo seperti Bachtiar Nasir, Haikal Hassan, dan mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko menghadapi berbagai kasus hukum, mulai dari dugaan penggelapan uang, penyebaran hoaks, penyelundupan senjata, hingga makar.
Permintaan Prabowo itu ditolak JK karena ia tak mau mengintervensi proses hukum. Namun JK berhasil meyakinkan Prabowo soal kondisi negara yang bakal memburuk bila ia tak dapat mendinginkan situasi.
“Di depan saya, beliau (Prabowo) menelepon orang-orang lain untuk menghentikan semua aksi massa,” kata JK di rumah dinasnya, Selasa (4/6).
Setelah JK, Budi Gunawan pun bertemu Prabowo di awal Juni. Pertemuan itu disusul oleh komunikasi dengan dengan petinggi Partai Gerindra.
“Nggak (bicara koalisi). Ada hal-hal lain yang dibicarakan. Dari segi keamanan (negara), bukan soal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo,” kata anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri.
Menurut tiga sumber kumparan di internal BPN, Prabowo bersedia menerima BG—sapaan Budi Gunawan—demi membebaskan para pendukungnya yang terjerat perkara hukum.
Selain Bachtiar Nasir dan Haikal Hassan, penahanan Lieus Sungkharisma, Mustofa Nahrawardaya, dan Eggi Sudjana juga membuat elite BPN resah. Pula guru mengaji Prabowo, Ustaz Ansufri Idrus Sambo, pernah dipanggil polisi sebagai saksi kasus makar Eggi Sudjana.
But there ain’t no such thing as a free lunch. Permintaan berbalas persyaratan. Mendadak dua anggota Tim Hukum yang mewakili BPN, Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana, diminta tak duduk sebagai juru bicara kuasa hukum selama persidangan MK. Namun Sandiaga dan Amien Rais segera pasang badan agar BW dan Denny tak diutak-atik.
Upaya itu berhasil, dan BW serta Denny tetap menjadi penggawa Tim Hukum BPN hingga sidang berakhir. Tekanan dan upaya intervensi itu dianggap Tim Kuasa Hukum Prabowo tak berhasil dan bukan faktor penyebab kekalahan mereka di MK.
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menganggap tekanan untuk intervensi penggantian dua anggota tim tak menjadi faktor kekalahan mereka di persidangan MK.
Pada akhirnya, tokoh-tokoh pendukung Prabowo mendapat penangguhan penahanan. Mulai Lieus Sungkharisma dan Eggi Sudjana yang terjerat kasus makar, sampai Mustofa Nahrawardaya yang tersangkut pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik, semua penahanannya ditangguhkan setelah dijamin Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Penahanan Soenarko yang terbelit kasus kepemilikan senjata ilegal, juga ditangguhkan atas jaminan langsung dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.
Komunikasi kubu Jokowi dan Prabowo tak berhenti di penangguhan penahanan para tokoh kubu Prabowo. Menjelang putusan MK, Prabowo dikabarkan terbang ke Bangkok, Thailand, pada 22 Juni untuk menyusul Jokowi yang tengah menghadiri KTT ASEAN.
“Saya dapat infonya Pak Prabowo memang ada di sana, tetapi tidak bertemu. Karena jadwal Pak Jokowi kan padat di situ,” kata Sekjen PPP Arsul Sani.
Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, belum ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. “Sampai hari ini kami tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar ada pertemuan (di Bangkok) tersebut,” ucap Muzani.
Tawaran untuk duduk di kabinet bahkan datang ke Gerindra. Sumber kumparan di TKN dan BPN mengaku telah berkomunikasi secara informal soal kemungkinan Gerindra ditarik ke kabinet Jokowi. Satu pos menteri bahkan disiapkan untuk Gerindra, yakni Menteri Pertanian untuk Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo.
Partai koalisi pendukung Prabowo lainnya, Demokrat dan PAN, telah lebih dulu berkomunikasi dengan Jokowi sejak sebelum putusan sengketa Pilpres dibacakan MK. Publik, misalnya, sudah tahu bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kerap bertemu Jokowi di Istana.
Pun begitu, kemungkinan bergabungnya partai-partai pendukung Prabowo ke lingkaran pemerintah disambut dingin koalisi Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, koalisi Jokowi saat ini sudah gemuk dengan 60,7 persen kursi di parlemen mereka kuasai.
Koalisi yang terlalu gemuk, menurut Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, bakal menyulitkan presiden. Apalagi jika Jokowi berniat menerima mantan lawan yang putar haluan. “Tidak boleh sembarangan,” ucapnya.
Paling baik bagi eks koalisi Prabowo , menurut Sandiaga, berada di luar pemerintahan. “Oposisi yang terus mengoreksi langkah pemerintah tanpa memainkan sisi partisanship akan sangat berwibawa di mata masyarakat.”
Secara terpisah, Hasto mengamini. Ia mencontohkan posisi PDIP pada masa pemerintahan SBY yang memilih berada di luar lingkar kekuasaan.
“Ketika jadi presiden, Pak SBY pernah menawarkan posisi menteri kepada PDI Perjuangan. Tapi kami berpendapat demokrasi yang sehat memerlukan kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan,” kata Hasto.
Jadi, mau ke mana partai-partai bubaran koalisi Prabowo? Simak selengkapnya Bagi-bagi Kuasa di Akhir Sidang di Liputan Khusus kumparan.
