Jangan Sampai Sejarah Catat KPK Mati di Era Jokowi

Aksi pegawai KPK menolak revisi UU KPK dan capim bermasalah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pegawai KPK menggelar aksi #saveKPK di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (6/9).

Aksi #saveKPK itu digelar sebagai pernyataan sikap pegawai yang menolak revisi UU KPK dan calon pimpinan (capim) yang bermasalah.

Dalam aksinya, terdapat perwakilan pegawai KPK yang berorasi. Pegawai tersebut mengingatkan Jokowi agar jangan sampai sejarah mencatatnya sebagai Presiden yang membuat KPK tak berdaya.

Pegawai KPK menilai UU KPK menegaskan independensi komisi antirasuah tersebut. Jika independensi itu dihilangkan melalui revisi UU, maka KPK tak beda seperti instansi penegak hukum lain. Di sisi lain, pimpinan KPK juga harus berintegritas dan bukan orang yang bermasalah.

"Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarnoputri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK, dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," ujar salah satu pegawai saat membacakan sikap.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Untuk itu, pegawai KPK meminta Jokowi dengan tegas bersikap menolak revisi UU KPK dan menolak capim bermasalah lolos sebagai pimpinan.

"Hanya satu permintaan kami, yaitu agar Bapak Presiden Joko Widodo bertindak dan memainkan peran sebagaimana pemimpin negara sebelumnya dengan tidak menjadikan calon yang diduga melakukan pelanggaran etik berat untuk menjadi pimpinan KPK dan hentikan revisi UU KPK," ucapnya.

"Untuk itu, hari ini kami lebih dari 1.000 insan KPK yang ada di gedung bersepakat menghentikan kerja sejenak sebagai pertanda KPK telah mati dan bersama-sama berduka pada hari ini. Aksi ini dipimpin oleh pimpinan KPK langsung serta melibatkan pegawai dari berbagai sumber dari semua unit kerja," tutupnya.