JK: Pemerintah Tak Pernah Tetapkan Bendera Ini Tauhid atau HTI
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar oleh Banser di Garut beberapa waktu lalu itu sebagai bendera Tauhid atau bukan. Sebab, menurut JK, hal itu bukan suatu kewajiban bagi pemerintah.
ADVERTISEMENT
JK mengatakan, pemerintah tidak akan mengakomodir tuntutan demonstran aksi bela tauhid yang meminta pemerintah untuk mengakui bendera yang dibakar Banser di Garut itu sebagai bendera tauhid. Menurut JK, diakui atau tidaknya bendera yang dibakar itu adalah persepsi pribadi masing-masing perorangan.
“Kan tidak perlu. Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu, bahwa masing-masing menganggap itu (bendera tauhid atau HTI) silakan,” kata JK usai melantik 1.994 muda praja di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumendang, Jawa Barat, Jumat (2/11).
Menurut JK, pengakuan terhadap bendera tauhid sifatnya adalah perorangan, bukan secara formal kenegaraan. Sehingga pemerintah tidak berkewajiban untuk mengakui bendera tersebut.
Perbesar“Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera ini harus begini. Tidak tidak,” tutup JK.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, aksi bela Tauhid yang dilakukan beberapa ormas pada hari ini akibat adanya pembakaran bendera tauhid oleh Banser di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sontak, video pembakaran itu viral di media sosial dan menuai protes keras sejumlah pihak, khususnya umat Islam secara luas.
Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan Aksi Bela Tauhid jilid II akan menuntut pemerintah dan Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama agar mengakui bendera yang dibakar Banser NU di Garut adalah bendera tauhid, bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Slamet mengatakan hal tersebut saat menyambangi media center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/11) malam.
