Jokowi Diprediksi Tak Ingin Terkekang dalam Memilih Menteri

10 Agustus 2019 12:10 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato di Kongres V PDIP, di Bali, Kamis (8/8). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato di Kongres V PDIP, di Bali, Kamis (8/8). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif. berpendapat Presiden Joko Widodo tak mau terkekang dalam memilih menteri.
ADVERTISEMENT
Pandangan Ali merupakan respons dari ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat kongres PDIP di Bali, Kamis (8/8) lalu. Ketika itu, Mega meminta Jokowi memberi banyak menteri ke PDIP.
Saat itu, Jokowi memastikan PDIP akan menjadi partai terbanyak mengisi kabinetnya mendatang. Namun, Jokowi tidak membeberkan berapa kursi menteri yang akan diberikan kepada partai pemenang pemilu 2019 tersebut.
Megawati Soekarnoputri saat pengumuman, pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus DPD PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Menurut Ali, sikap Jokowi di kongres PDIP adalah bentuk penolakan halus terkait permintaan jatah menteri.
"Saya amati langkah-langkah Presiden terpilih Jokowi berusaha menampilkan diri tokoh independen, dari pidato (Mega), (Jokowi) menolak bisa dikunci dari berbagai pertaruhan," kata Ali dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
"Kayak dia tolak Mega yang dalam pidato ajukan kabinet terbanyak, dengan mudah dijawab dengan nada kuat, tapi khas Solo, dalam kultur, penolakan sudah nampak, seandainya partai lain 2, PDIP 4, seandainya (partai lai) 3, PDIP 6, ya belum tentu," beberr Ali.
Dosen UIN Syarif Ali Munhanif. Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan
Salah satu contoh lain yang disampaikan Ali adalah saat Jokowi menyatakan akan menujuk menteri dari kaum muda. Ketika itu, Mega merespons dengan pernyataan menteri muda haruslah punya pengalaman politik.
ADVERTISEMENT
"Megawati mengatakan meski menteri muda, tetap harus punya pengalaman politik. Ini seperti dialog terbuka dengan presiden yang punya hak prerogratif," ucap Ali.