Mendagri: 4 Tahun Memimpin, Jokowi-JK Bangun 7 Pos Lintas Perbatasan

kumparanNEWS

24 Oktober 2018 12:13 WIB

Diperbarui 14 Maret 2019 21:05 WIB

0

Suasana diskusi forum Mereka Barat: Empat Tahun Kerja Kita Prestasi Bangsa, Rabu (24/10/2018). (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Empat tahun masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla banyak difokuskan untuk mewujudkan program Nawa Cita, salah satunya dengan membangun dari daerah pinggiran dan terluar Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, dalam empat tahun Presiden Jokowi sudah membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 187 kecamatan.

"Tiga tahun (kepemimpinan Jokowi), sudah selesai membangun 7 perbatasan dari 187 kecamatan. Tiga tahun dipastikan selesai," kata Tjahjo dalam diskusi Forum Merdeka Barat bertajuk 'Empat Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK' di Kantor Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

"Tiga tahun akhirnya dari Sabang sampai Marauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi itulah NKRI sudah diwujudkan oleh Pak Jokowi dengan Nawa Cita ini," lanjutnya.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)

Ketujuh PLBN itu antara lain Aruk, Entikong, dan Nanga Badau (Kalimantan Barat), Motaain, Wini dan Motamasin (Nusa Tenggara Timur) dan PLBN Skouw (Papua).

"Semua sudah beroperasi setelah diresmikan Jokowi dari 2016 hingga 2018," ucapnya.

Tjahjo menjelaskan, ketujuh perbatasan itu sudah memiliki sejumlah fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ia menilai pembangunan tersebut sebagai bentuk keberhasilan Jokowi dalam mewujudkan Indonesia Sentris.

Peresmian Pos Lintas Batas Negara. (Foto: Dok. Biro Pers Istana)

"Kantor kecamatan sudah bisa dibangun. Puskesmas ada, semua ada. Dokter, perawatnya, obatnya (ada). Kabupaten/kota sudah punya rumah sakit rujukan. Indonesia Sentris diwujudkan dengan program berjalan baik," ungkap dia.

Ia mengungkapkan pembangunan perbatasan akan terus dilakukan hingga ke daerah paling terpencil. Dengan harapan pembangunan ini dapat disesuaikan dengan program masing-masing wilayah perbatasan.

"Mudah-mudahan akhir tahun selesai dari perbatasan sampai ke Pulau Rondo sampai Malaka bisa terwujud dengan baik. Jadi sinkron dengan program provinsi bupati dan wali kota di wilayah perbatasan," tutupnya.