Mendagri: Ibu Kota Baru Tidak Akan Jadi Daerah Otonom

kumparanNEWSverified-green

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri dalam negri Tjahjo Kumolo, Senin (12/8) Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri dalam negri Tjahjo Kumolo, Senin (12/8) Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan

Presiden Jokowi secara resmi telah meminta izin ke DPR untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Mendagri mengatakan, nantinya ibu kota baru tak akan menjadi daerah otonom baru. Opsi yang dimungkinkan Kemendagri yakni ibu kota baru sebagai wilayah administratif.

"Saya pahami ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten, atau dibentuk kotamadya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur kalau di wilayah Jakarta ya ada BSD," kata dia.

Dia juga menilai, beban Jakarta saat ini sudah sangat berat seperti salah satunya masalah ketersediaan air bersih. Meski begitu, menurutnya, pusat perekonomian akan tetap berada di Jakarta.

"Secara prinsip memang enggak ada masalah. Malah, beban Jakarta terlalu berat. Urusan air bersih saja sudah menjadi problem, dan kalau enggak salah kan untuk pusat perekonomian kan akan ditempatkan di sini gitu aja," tutupnya.

Tjahjo menyebut, sampai saat ini semua persiapan tengah dilakukan pemerintah. Dia mengatakan, mulai tahun depan, pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan dimulai.

"Gubernur Kaltim sudah menyatakan seluruh masyarakat adat, pemda, siap untuk mendukung. Kemudian mulai tahun depan, mulai ada tahapan-tahapan untuk proses pembangunan infrastrukturnya dulu. Ini kan hutan," ujar Tjahjo di gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia juga menegaskan, nantinya ibu kita baru tak akan menjadi wilayah otonom. Opsi yang dimungkinkan Kemendagri yakni ibu kota baru sebagai wilayah administratif.

"Saya pahami ibu kota baru ini bukan merupakan daerah otonomi baru dibentuk satu kabupaten, atau dibentuk kotamadya, tidak. Ini seperti Putrajaya di Kuala Lumpur kalau di wilayah Jakarta ya ada BSD," kata dia.

Dia juga menilai, beban Jakarta saat ini sudah sangat berat seperti salah satunya masalah ketersediaan air bersih. Meski begitu, menurutnya, pusat perekonomian akan tetap berada di Jakarta.

"Secara prinsip memang enggak ada masalah. Malah, beban Jakarta terlalu berat. Urusan air bersih saja sudah menjadi problem, dan kalau enggak salah kan untuk pusat perekonomian kan akan ditempatkan di sini gitu aja," tutupnya.

Desain ibu kota baru Indonesia. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Namun, dia mengatakan, masih menunggu proses perencanaan oleh Bappenas dan instansi terkait lainnya. Sejauh ini, menurutnya, lokasi yang dipilih sudah strategis mulai dari ketersedian fasilitas umum hingga geologisnya.

"Kami sedang tunggu untuk proses perencanaan dan proses pembangunan. Blueprintnya oleh Bappenas sudah ada semua secara infrastruktur antara Kutai Kertanegara dan Paser itu berdekatan dengan Samarinda dengan Balikpapan," jelasnya.

"Yang kedua ada pelabuhan laut dalamnya, ada tangki BBM-nya, kemudian dua bandara ada di situ, internasional sudah ada. Yang ketiga itu dari sisi geologinya sudah clear bukan daerah ancaman lempengan-lempeng gempa, kemudian yang ketiga ada tanah negara yg sudah siap, itu saja," lanjutnya.

kumparan post embed