Mendikbud Usul Rekrut 72 Ribu Guru untuk SMK dari Kalangan Pekerja

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Pemerintah kini tengah berkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan vokasi di SMK. Untuk itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo adanya perekrutan 72 ribu guru SMK dari kalangan pekerja atau profesional.

"Tadi saya sudah mengusulkan, tahun depan kami mengajukan ada sekitar 72 ribu guru SMK yang diangkat dengan skema PPPK. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," kata Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11).

Guru PPPK itu akan dikontrak dalam jangka waktu tertentu.

"Mereka bisa dikontrak, satu, dua tahun, tiga tahun, tergantung mereka. Karena mereka ini in take-nya dari para pekerja," ujarnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa guru PPPK tersebut akan membantu dalam penerapan program keahlian ganda bagi para pelajar SMK. Guru PPPK itu akan menambah kekuatan guru yang telah ada dan telah diberi pengalaman kemahiran sesuai bidangnya.

"Guru produktif itu sekitar 15 ribu, kita butuh 90 ribuan guru SMK yang punya keahlian produktif. Jadi in take-nya kita bisa ambil dari mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja, dari PPPK itu," kata Muhadjir.

Seorang guru sedang mengajarkan muridnya. (Foto: http://kemdikbud.go.id/)

Terkait kurikulum, Muhadjir mengatakan telah disesuaikan dengan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Sebab, sesuai arahan Jokowi, kurikulum pendidikan SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan industri.

"Sekarang sekitar 70 persen kurikulum keahlian itu diusulkan dari dunia industri dan dunia usaha. Termasuk peralatan-peralatan dari rekomendasinya dunia industri dan dunia usaha," ujar Muhadjir.

Lalu, terkait revitalisasi sekolah, Kemendikbud telah mengusulkan adanya perbaikan di 4.000 SMK. Revitalisasi akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Tahun depan sudah ditangani oleh Kementerian PUPR, kita hanya mengajukan skema-skema SMK mana saja yang harus direvitalisasi, itu kita harapkan ada sekitar 3-4 ribu SMK. Terutama SMK prioritas seperti, SMK kelautan, pariwisata, pertanian, kemudian ekonomi kreatif," pungkasnya.