Muhammadiyah Minta Pemerintah dan Aparatur Negara Netral di Pilkada

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

171 Daerah di Indonesia akan mengikuti Pilkada 27 Juni mendatang. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir berharap pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dengan baik. Haedar meminta aparatur negara bersikap netral dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan salah satu pasangan.

"Pemerintah dan aparatur negara hendaknya mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi," kata Haedar dalam keterangannya, Minggu (24/6).

"Pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung," tambahnya.

Haedar berharap para kandidat bersaing dengan baik tak berlaku curang, menjauhi politik uang dan tak melakukan kampanye hitam. Ia juga meminta paslon dan tim kampanyenya tidak melakukan politisasi agama untuk meraih kemenangan di pilkada.

"Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Haedar meminta warga Muhammadiyah untuk kritis, cerdas, arif, dan dewasa dalam memberikan suara. Masyarakat kata Haedar, harus saling menghormati perbedaan pilihan, menjaga ketertiban, dan memelihara persatuan bangsa.

"Masyarakat, para kandidat, dan pendukung hendaknya menerima hasil-hasil Pilkada secara ksatria; yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan," pungkasnya.