PDIP: Sikap Dubes Saudi soal GP Ansor Bisa Ganggu Hubungan RI-Saudi

6 Desember 2018 11:53 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:04 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Hamka Haq. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Hamka Haq. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)
ADVERTISEMENT
PDIP menganggap pernyataan Duta Besar Arab Saudi Osama Muhammad Al-Suabi terkait Reuni 212 sudah termasuk dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Selain itu, ucapan Osama tersebut sudah keluar dari prinsip-prinsip diplomatik.
ADVERTISEMENT
"PDI Perjuangan menyesalkan sikap Dubes Arab Saudi tersebut yang telah menuduh secara implisit, organisasi kepemudaan GP Ansor sebagai organisasi yang bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU, sebagai organisasi yang sesat," kata Ketua DPP PDIP Hamka Haq dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/12)
Osama melalui akun Twitternya menyebut bahwa Reuni 212 adalah reaksi dari pembakaran bendera berlafalkan tauhid oleh organisasi yang sesat dan menyimpang.
Hamka menilai sikap Osama telah mengganggu hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Bahkan, berpotensi juga mengganggu hubungan sesama masyarakat kedua negara itu.
"Sikap Dubes Saudi Arabia tersebut berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin," ucap Hamka.
Duta Besar Arab Saudi, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (13/11). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Duta Besar Arab Saudi, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi di PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (13/11). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
"Bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia, tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Hamka menyatakan PDIP mendukung sikap tegas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta Kerajaan Saudi memulangkan Dubes Osama dan menggantinya dengan pejabat baru. Ia berharap dengan dubes yang baru bisa memahami kode etik diplomatik, serta tak mencampuri urusan dan kedaulatan bangsa Indonesia.
"PDI Perjuangan percaya bahwa Pemerintahan Joko Widodo yang responsif dan memegang teguh etika diplomasi politik internasional, akan menindaklanjuti sikap dari PBNU," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyayangkan pernyataan Osama terkait Reuni 212, yang menyebut organisasi sesat yang dimaksud adalah GP Ansor. Ia keberatan dan merasa terhina dengan pernyataan Osama.
“Osama menyebut Reuni 212 itu demi persatuan umat Islam (atas) reaksi terhadap pembakaran bendera Tauhid yang dilakukan oleh organisasi sesat, maksudnya (GP) Ansor kan. PBNU merasa dihina dengan pernyataan ini, karena ini jelas-jelas kesalahan atau tidak mengerti etika diplomasi,” ujar Said Aqil di Kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Senin (3/12).
ADVERTISEMENT