Peneliti AS: Korut Sembunyikan 13 Pangkalan Rudal

Rudal Korut (Foto: Reuters/Jason Lee)

Korea Utara diyakini menyembunyikan sejumlah pangkalan rudal nuklir, meski negara pimpinan Kim Jong-un itu telah menyepakati perjanjian denuklirisasi dengan Amerika Serikat. Diduga ada 13 pangkalan rudal yang disembunyikan.

Dugaan penyembunyian itu berdasarkan hasil dari sebuah penelitian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington yang dirilis pada Senin (12/11). Dalam 13 pangkalan yang tidak dilaporkan itu diduga ada 20 rudal di dalamnya.

"Ini tidak seperti bahwa semua pangkalan itu telah dibekukan," ujar pimpinan CSIS untuk program Korut, Victor Cha, dalam wawancaranya dengan The New York Times yang dikutip AFP.

Menurut Cha, pangkalan rudal itu berada di bawah tanah. Untuk mencapai lokasi itu harus melalui terowongan yang ada di lembah pegunungan.

Cha yang merupakan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, khawatir pemerintahnya telah ditipu Korea Utara. Dia menduga Korea Utara sengaja membongkar sejumlah pangkalan rudalnya untuk mencapai perjanjian dengan Amerika Serikat sehingga sanksi ekonominya dicabut.

Pangkalan itu, kata Cha, dirancang untuk pelontar rudal nuklir bergerak milik Korea Utara. Dengan adanya pelontar bergerak itu, rudal yang ada di bawah tanah bisa dengan cepat dikeluarkan untuk menyerang target.

Sebelumnya, Pemerintah Korea Utara sempat kembali mengancam Amerika Serikat dengan kebijakan pengembangan senjata nuklirnya. Ancaman akan kembali mengembangkan senjata nuklir dilontarkan sebagai upaya Korea Utara meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi.

Dalam sanksi yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2017, aset milik perusahaan, organisasi, atau individu terkait Korea Utara telah dibekukan. Kapal yang pernah memasuki perairan Korea Utara juga tidak boleh masuk ke kawasan Amerika Serikat selama 180 hari.

Hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara sebenarnya relatif membaik setelah Donald Trump dan Kim Jong-un bertemu di Singapura beberapa waktu lalu. Pertemuan itu menyepakati proses denuklirisasi Semenanjung Korea.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Jumat (2/11), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan sanksi ekonomi untuk Korea Utara akan terus berlaku hingga komitmen yang disepakati dalam pertemuan di Singapura telah dijalankan secara penuh.