PNS Tersangka Masih Dapat Gaji dan Tunjangan
PerbesarSejumlah pegawai negeri sipil (PNS) terjerat dalam kasus korupsi, baik yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung. Paling anyar adalah pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kementerian Desa yang tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus suap opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan para tersangka tersebut tetap akan mendapatkan gaji dan tunjangan selag, mereka belum diiberhentikan dari status PNS.
[Baca juga: Menteri PAN-RB: THR PNS Cair Sebelum Lebaran]
"Sepanjang dia belum dihentikan kan masih berlaku asas praduga tak bersalah dan dia masih punya hak. Kecuali sudah diberhentikan dari PNS tidak boleh (terima gaji), " katanya di Kantor Kemen PAN RB, Senayan, Jakarta, Kamis (1/6).
Pemberhentian PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017. Dalam regulasi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, PNS yang tersandung kasus hukum tidak langsung diberhentikan. Pemberhentian PNS baru dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap dengan masa hukuman minimal dua tahun penjara.
[Baca juga: Djarot Akan Potong Tunjangan PNS yang Tak Ikut Upacara]