Politikus PDIP: Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden Berpotensi Makar
PerbesarElite partai pendukung pemerintah bereaksi atas deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang kini mulai digalakkan di berbagai daerah.
Mereka tak setuju dengan deklarasi tersebut karena dianggap tak sesuai dengan aturan UU.
Politikus PDIP Budiman Sujatmiko misalnya menilai deklarasi tersebut terindikasi makar pada pemerintahan saat ini. Sebab, dilakukan pada waktu yang tidak tepat.
"Itu kan 2019, ini masih 2018. Kata-kata 2019 ganti presiden itu istilah yang bisa ditafsirkan gerakan makar mengganti presiden selama itu bisa memenuhi standar 2019. Pada 2019 awal-awal kan belum ada pilpres," kata Budiman, Senin (27/8).
"Bisa diganti sebelum pilpres kan namanya makar atau katakanlah 2019 ganti presiden bulan Mei, Juni siapa-siapa yang mau menggantikan apakah presiden terpilih yang menang atau bisa jadi orang lain," lanjutnya
PerbesarTak hanya itu, ia pun mengibaratkan bahwa deklarasi gerakan tersebut sama seperti menginginkan seseorang mati. Sehingga, memungkinkan ada pihak yang ingin dianggap membunuh.
"Itu sama sepertinya mengatakan saya ingin si X mati. Kemudian saya dianggap membunuh kan," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan jika ada opsi lain yang bisa mengubah gerakan tersebut dianggapnya cukup wajar. Dia mencontohkan adanya keinginan untuk menginginkan presiden baru. Namun, dilakukan pada waktu yang tepat.
"Pilpres 2019 Coba dukung presiden baru, wajar-wajar saja, itu elektoral pilpres proses pemilihan jelas itu konstitusional kalau lewat pilpres ganti presiden baru," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdani pun bersikap sama. Ia menegaskan menolak deklarasi gerakan karena dilakukan dengan cara tak beradab oleh pihak-pihak tertentu. Benny juga mengatakan dalam deklarasi tersebut disisipkan fitnah, ujaran kebencian hingga adu domba antar sesama.