Rusia Buka Akses Selat Kerch Setelah Tahan Kapal Perang Ukraina

Selat Kerch. (Foto: REUTERS/Pavel Rebrov)

Rusia kembali membuka Selat Kerch untuk pelayaran setelah terjadi ketegangan dengan kapal perang Ukraina. Dalam peristiwa itu, Rusia mencegah perjalanan dan menahan dua kapal perang Ukraina, memicu kemarahan pemerintah Kiev dan sekutunya di Barat.

Diberitakan Reuters, Selat Kerch kembali dibuka pada Senin dini hari (26/11). Selat ini merupakan jalur laut penghubung Laut Hitam dan Laut Azov yang biasa digunakan baik Ukraina dan Rusia.

Sebelumnya selat ini diblokade oleh kapal tanker Rusia untuk mencegat dua kapal perang kecil dan satu kapal tunda melintas di Selat Kerch menuju Pelabuhan Mariupol, pada Minggu (25/11). Dalam pencegatan tersebut, kapal perang Rusia dilaporkan menembaki kapal Ukraina, melukai beberapa tentara.

Ilustrasi kapal perang Rusia. (Foto: AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)

Saksi Reuters mengaku melihat tiga kapal Ukraina tersebut ditahan di pelabuhan Kerch, Krimea. Kapal itu dijaga oleh orang-orang berpakaian angkatan laut, tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusakan.

Rusia beralasan, pencegatan dan penahanan dilakukan setelah kapal Ukraina tidak memberi tahu rencana melintas mereka dan mengabaikan peringatan untuk berhenti serta melakukan manuver berbahaya.

Insiden ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan kedua negara yang telah lama redam. Lokasi kejadian juga tak jauh dari Krimea, bekas wilayah Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014.

Rencananya Dewan Keamanan PBB akan melakukan rapat darurat atas permintaan Ukraina dan Rusia untuk membahas peristiwa ini. Di Kiev, aksi protes berlangsung rusuh dengan massa yang melakukan pembakaran di depan Kedutaan Besar Ukraina.

Aksi protes penyerangan kapal, depan Kedutaan Rusia, Kiev, Ukraina (Foto: REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Para sekutu Ukraina dari Barat mendesak Rusia untuk menerapkan kebebasan navigasi di Selat Kerch dan meminta kedua kubu meredam ketegangan.

Sementara itu Presiden Ukraina Petro Poroshenko akan mengajukan undang-undang darurat militer ke parlemen untuk meredam ketegangan di dalam negeri.

Jika darurat militer diterapkan, kebebasan sipil akan dibatasi dan pemerintah memiliki kewenangan lebih besar demi menjaga ketertiban dan keamanan.