Surya Paloh Tak Ngotot Minta Kursi Jaksa Agung Lagi: Terserah Presiden

Surya Paloh menyaksikan jalannya debat Pilpres keempat bersama ratusan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Foto: Dok. Istimewa

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memberikan penjelasan menganai permintaan jatah kursi Jaksa Agung di periode pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo. Paloh menegaskan NasDem tidak ngotot ingin mempertahankan kursi Jaksa Agung kepada Jokowi.

"Ndak, sama sekali bukan mempertahankan atau meminta kembali. Iya enggak? Jadi kebijakan presiden secara totalitas mendapatkan dukungan dari NasDem," kata Paloh di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Paloh menyerahkan sepenuhnya masalah posisi Jaksa Agung kepada Jokowi. Sebab hal itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari Jokowi.

"Sama halnya (Jaksa Agung). Itu terserah semuanya, hak prerogatif presiden," lanjutnya.

Paloh menegaskan sejak awal memberikan dukungan, NasDem tidak meminta syarat apa pun kepada Jokowi. NasDem mempercayakan sepenuhnya mengenai penentuan kursi menteri dan posisi strategis dalam pemerintahan kepada Jokowi.

"Kalau pun menyangkut masalah subyektifitas NasDem misalnya terhadap kader-kadernya dalam pemerintahan, kita serahkan kepada Pak Jokowi. Tidak usah sungkan-sungkan, NasDem kalau memang dianggap ada, perlu dalam pemerintahannya, ya siapa yang diperlukan, NasDem akan (siap)," tutur Paloh.

Sebelumnya, Partai NasDem mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan jatah kursi Jaksa Agung di pemerintahan periode kedua Jokowi. Sebab Jaksa Agung saat ini, Muhammad Prasetyo, diklaim sebagai kader partai yang menunjukkan kinerja baik selama menjabat.

"Sampai saat ini Pak Prasetyo kan masih dipakai atau tetap sebagai anggota kabinet Jokowi. Lembaga tinggi negara yang dia pegang, sejauh itu Pak Jokowi menilai, kami menilai dia memang bekerja dengan baik, kalau memang tidak memenuhi harapan presiden kan pasti sudah diganti," kata Sekjen NasDem Johnny Plate.

Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan apabila nantinya Jokowi memilih Jaksa Agung yang bukan berasal dari partainya. Asalkan, calon itu tetap berasal dari salah satu partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Termasuk adanya isu yang menyebutkan mantan Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan yang juga politikus PDIP sebagai salah satu calon