TKN soal BPN Usul TPF Pemilu: Terimalah Kekalahan, Belajar ke Anak SMA

Surat suara yang sudah dicoblos, dimasukan ke dalam kotak suara pada simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/3). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno meminta dibentuknya tim pencari fakta (TPF) independen untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Tak hanya itu, BPN juga meminta KPU menunda pengumuman resmi pada 22 Mei.

Kubu Jokowi - Ma'ruf Amin tak sependapat dengan usulan itu. Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menjelaskan tak ada alasan untuk membentuk tim pencari fakta kecurangan. Arya juga meminta semua pernyataan kecurangan yang disebutkan BPN untuk dihentikan.

"Sudahlah, terimalah kekalahan, belajarlah sama anak-anak SMA, yang belajar organisasi OSIS, kalah di pemilihan Ketua OSIS mereka mundur dengan baik-baik, bukan dengan ribut-ribut, bikin bohong," tutur Ketua DPP Perindo itu saat dihubungi, Jumat (26/4) malam.

Konferensi pers jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga di Posko Cemara, Selasa (4/12). Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan

Arya mengaku heran dengan dugaan kecurangan yang dimaksud BPN. Arya tak sependapat jika kecurangan pilpres kali ini disebut terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kita mulai dari yang belakang, masif. Apakah masif pelanggarannya. Yang mereka bicarakan adalah input data, input data itu 105 doang yang dapat (kecurangan), itupun sebagian besar yang dapat temuan itu ditemukan oleh KPU sendiri," kata Arya.

"Jadi, sementara TPS itu ada yang sudah masuk sekitar 40 persen, 300 ribuan, yang bermasalah 105, berapa persen gitu, apakah itu masif?. Sistematis, kalau sudah enggak masif, ya enggak mungkin sistematis," tambahnya.

Capres nomor urut 01 Jokowi bersama capres nomor urut 02 Prabowo menyaksikan acara Deklarasi Pemilu Damai di Monas. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Politikus asal Sumatera Utara itu berpandangan, kecurangan yang kerap didengungkan kubu Prabowo - Sandi juga tidak terstruktur sebagaimana yang dituduhkan. "Terstruktur, artinya secara organisasi, dari atas sampai bawah sudah mengatur, gitu loh, kan enggak ada. Mengada-ada mereka," ucapnya.

Sementara itu, terkait penundaan pengumuman resmi KPU, Arya berpendapat usulan itu tak ada dasarnya. Ia menduga kubu 02 takut atas kekalahan di Pilpres 2019.

"Dasarnya apa? Mereka takut kan, apa dasarnya gitu. Ini ketakutan mereka terbuka datanya semuanya gitu. Bawa saja datanya, mereka punya. Kan sudah punya C1, bawa aja C1-nya kan bisa diperiksa satu per satu itu kalau memang beda," ucap Arya.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, saat di konferensi pers BPN Prabowo-Sandi di Media Center BPN, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Permintaan pembentukan tim pencari fakta kecurangan dan penundaan pengumuman resmi Pilpres 2019 disampaikan Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said di Media Centre Prabowo - Sandi, Jumat (26/4).

“Ketika ada pihak civil society, pihak independen yang usulkan bentuk TPF, kami menyambut baik. Karena akan baik kalau tim itu diselenggarakan oleh yang independen yang bisa dengar dan diberi akses, dan mencari fakta ke seluruh stakeholder,” ucap Sudirman Said.

Sementara itu, jubir BPN Prabowo - Sandi, Andre Rosiade, menjelaskan tim pencari fakta kecurangan pemilu ini dapat terdiri dari pihak BPN, TKN, Bawaslu, KPU, hingga ormas-ormas.

"Saya tantang Mas Hasto, TKN, buktikan. Ini kan kecurangan kan masif, masyarakat sudah berteriak di media sosial, saya tantang untuk membuka kecurangan dengan kita semua bentuk tim pencari fakta terdiri dari Bawaslu KPU, DKPP, TKN, BPN, ormas, LSM, para pakar, pengamat asing, mahasiswa, media kita libatkan semua," ujar Andre kepada kumparan, Kamis (25/4).