Wawancara dengan "Kadin Israel-Indonesia", Penyebar Isu Visa Israel

Situs Kadin Israel-Indonesia. (Foto: israel-indonesia-coc.org/)

Media di Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan soal rencana pemberian visa turis untuk warga Israel. Muasal kehebohan ini adalah artikel di media Haaretz yang mengutip laporan dari situs, yang mengaku, Israel-Indonesia Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Israel-Indonesia.

Laporan di situs tersebut, yang dikutip Haaretz, menyebutkan per 1 Mei Indonesia memberikan visa wisata kepada warga Israel. Secara detail Kadin Israel-Indonesia menjelaskan proses penerbitan visa, yang dikutip oleh Haaretz dan telah ditulis kumparan di sini.

Pemerintah Indonesia, baik dari Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri membantah adanya visa turis untuk warga Israel. Berdasarkan hukum, Indonesia tidak bisa menerbitkan visa untuk warga negara yang tidak punya diplomatik dengan negara ini.

Warga Israel hanya bisa masuk Indonesia dengan calling visa, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012.

kumparan berhasil menghubungi pria yang mengaku wakil ketua Kadin Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, yang berada di Tel Aviv, Jumat (4/5). Dia mengatakan, informasi visa turis Indonesia untuk warga Israel didapatkannya "dari sumber yang dekat dengan pengusaha Indonesia".

Sumber Shahaf bukan resmi di pemerintahan Israel, namun seorang sumber. Tidak ada pernyataan dari pemerintah Israel terkait laporan ini. Shahaf juga menolak membeberkan identitas sumber tersebut.

Ilustrasi bendera Israel (Foto: Pixabay)

Kemudian, pria yang mengaku aktivis politik di Israel ini mengaku menginformasikan hal tersebut kepada pemerintah Israel. "Pemerintah Israel dapat informasi dari saya. Saya tahu orang yang berkepentingan," kata Shahaf kepada kumparan.

Menurut sumber kepada Shahaf, pemberian visa ini adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia demi warga Muslim Israel.

"Otoritas Imigrasi Indonesia mempertimbangkan mengubah prosedur visa demi menguntungkan populasi Muslim Israel yang berjumlah 20 persen. Orang yang paling diuntungkan dengan prosedur visa baru ini adalah warga Muslim Israel," kata Shahaf.

Dia melanjutkan, program ini masih dalam tahap percobaan.

"Ini adalah proses yang akan dipantau selama beberapa waktu untuk melihat keuntungannya bagi Indonesia," kata Shahaf yang mengaku memiliki perusahaan konsultasi bisnis bernama Technology Asia Consulting Ltd.

Dibantah Pemerintah

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemberitaan tersebut tidak benar. Fakta ini diperoleh Retno setelah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Begitu mendengar berita itu, kami langsung melakukan koordinasi. Dengan Pak Laoly karena kebijakan visa ada di bawah otoritas imigrasi, tourism saya juga koordinasi dengan Pak arief Yahya. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa itu tidak benar," kata Retno saat ditemui di kantor Kemlu, Jakarta.

Menlu, Retno Marsudi. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno juga membantah laporan Kadin Israel-Indonesia itu.

"Tidak ada pemberian visa kepada warga negara Israel. Kebijakan pemberian visa bagi warga negara asing oleh pemerintah Indonesia terkait dengan Israel masih mengacu pada politik luar negeri Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik," tegas Agung kepada kumparan.

Pihak Kedutaan Besar RI di Singapura yang disinggung sebagai pemberi visa bagi turis Israel juga membantahnya.

"Aturan yang dipakai untuk mengeluarkan visa bagi warga negara Israel masih sama, yaitu merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang tata cara penetapan negara calling visa dan pemberian visa bagi warga dari negara calling visa," kata pejabat fungsi konsuler KBRI Singapura John Tjahyanto Boestami.

Kadin Israel-Indonesia?

Pertanyaan lantas muncul soal Kadin Israel-Indonesia. Shahaf mengatakan, lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi perdagangan antara pengusaha Israel dan Indonesia.

Dia mengatakan, ekspor Indonesia per tahunnya ke Israel bernilai USD 500 juta. Komoditas utamanya adalah minyak sawit. Sementara ekspor dari Israel ke Indonesia bernilai USD 100 juta.

"Kebanyakan perdagangan tidak secara langsung, tapi melalui negara ketiga. Seperti Yordania, Singapura, atau Amerika Serikat," kata Shahaf.

Perusahaan yang dipimpinnya juga membantu konsultasi perusahaan-perusahaan Israel yang ingin berbisnis di Asia, termasuk Indonesia.

"Saya punya klien potensial dari Indonesia. Tapi kebanyakan klien saya dari Israel," kata dia.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roselani tidak membantah adanya kerja sama antara pengusaha Israel dan Indonesia, tapi dia tidak mengetahui pasti nilai perdagangannya.

Walau ada kerja sama bisnis, namun Rosan menegaskan tidak ada kamar dagang Israel dan Indonesia.

"Tidak ada," kata Rosan saat dihubungi kumparan.