Kendaraan Listrik: Peluang Indonesia Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Motor Listrik Gesits (Foto: Gesit Prayogi/kumparan)

Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait regulasi kendaraan listrik. Salah satu poin yang disampaikan adalah agar pemerintah mendukung inovasi dalam negeri di kendaraan listrik dan punya merek nasional.

"Jangan sampai kita seperti otomotif yang lalu, kemudian Indonesia hanya menjadi konsumen, tidak menjadi produsen. Jadi ini ada semacam lompatan teknologi, kalau kita bisa produksi mobil listrik di dalam negeri tentu akan sangat baik," ujar Agus saat ditemui di Istana, Jumat (18/5) malam.

Motor listrik Gesits (Foto: Istimewa)

Tak ketinggalan, KPK pun menyoroti pentingnya dukungan pemerintah untuk riset dan pengembangan mobil listrik nasional. Terlebih, beberapa lembaga dan universitas di Indonesia sudah bisa menguasai teknologi inti kendaraan listrik.

Surat KPK soal mobil listrik itu pun menuai sentimen positif.

"Surat rekomendasi KPK itu kami rasa baik sekali. Apalagi hal itu untuk mendorong kendaraan bermotor yang berbasis listrik untuk diproduksi sendiri. Dan yang lebih baik lagi, KPK mendorong (dihadirkannya) R&D. Jadi bukan hanya produksi apalagi hanya menjadi konsumen," kata Direktur Utama PT GESITS Technologies Indo Harun Sech saat dihubungi kumparanOTO.

Ezzy ITS (Foto: Istimewa)

PT GESITS Technologies Indo lahir berkat kolaborasi PT Garansindo Inter Global dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Produk pertama mereka adalah model skutik listrik yang produksinya ditangani oleh PT WIKA Industri dan Konstruksi.

Harun mengatakan bahwa proses produksi GESITS tengah berlangsung. "Kami masih proses pra-produksi sampai saat ini. Tapi insyallah dalam waktu dekat kami rilis," tutur Harun.

Momentum Indonesia Unjuk Gigi

Lebih lanjut, hadirnya GESITS menjadi pembuktian bahwa anak-anak Indonesia mampu menguasai teknologi kendaraan listrik. Sehingga, kata Harun, Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Sejalan dengan apa yang terjadi di industri otomotif dunia, seluruh negara kan memang sedang mengembangkan kendaraan listrik. Jadi ya kita juga harus ikut. Jangan sampai ketinggalan kayak kendaraan yang konvensional. Jangan sampai kita jadi tukang jahit lagi lah, harus bisa berkompetisi juga dengan negara lain," tambah Harun.

Pemerintah saat ini masih menggodok program percepatan kendaraan listrik yang akan masuk dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Kendaraan Listrik Nasional. Kabarnya, di situ bakal mengatur soal insentif pajak untuk kendaraan berbasis listrik; hybrid, plug-in hybrid, dan listrik penuh.

(Sayangnya aturan yang mengatur tentang kendaraan listrik yang dijanjikan selesai Maret lalu ini masih belum juga rampung. kumparanOTO sempat membahas ini beberapa waktu lalu dalam story 'Regulasi Mobil Listrik Molor')