Shiratal Mustaqim, Jangkar Moral Presiden, dan Ujian Kekuasaan
Tulisan dari Rais Kaharuddin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam dua mimbar besar yang berbeda, Presiden Prabowo Subianto kembali menyebut sebuah istilah agung. Frasa itu ialah Shiratal Mustaqim, sebuah doa yang terus terngiang dalam relung batinnya. Di hadapan kader Partai NasDem, ia mengisahkan pencariannya atas makna hakiki kalimat tersebut. Ia bahkan meminta Sekretaris Kabinet mencari arti tepatnya sesaat sebelum memasuki ruang acara. Sehari berselang, di hadapan warga Muhammadiyah di Palu, ia mengulang pesan serupa. Kali ini, kalimat itu menyambung tajam sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Kekuasaan bukanlah panggung bersenang, melainkan persimpangan jalan antara kebenaran dan keserakahan. Bagi seorang pemimpin, ketertarikan pada kalimat langit ini patut dibaca melampaui retorika politik. Ia menyentuh wilayah paling sunyi dalam diri manusia, yaitu pertarungan nurani melawan nafsu. Sebab, sejarah bangsa selalu ditentukan oleh arah kaki penguasa saat berdiri di persimpangan. Apakah ia memilih jalan keselamatan rakyat banyak, atau tergelincir mengikuti bisikan golongan rakus.
Jalan Mendaki di Tengah Godaan Takhta
Buya Hamka pernah mengingatkan dalam Tafsir Al-Azhar, bahwa jalan lurus bukanlah jalan yang datar. Jalan itu selalu mendaki, terjal, sunyi, dan kerap mengundang caci maki kaum serakah. Namun, di jalan mendaki itulah kemuliaan budi seorang manusia diuji oleh putaran zaman. Hamka membedah dengan tajam perbedaan antara jalan orang terpuji dengan jalan kaum dimurkai. Orang yang dimurkai sebenarnya mengetahui kebenaran, tetapi sengaja menolaknya demi kepentingan harta dan takhta. Sementara itu, golongan yang sesat berjalan tanpa suluh ilmu, sehingga mudah diperalat nafsu.
Dalam Surah Al-Fatihah, umat Islam memohon petunjuk menuju Shiratal Mustaqim tujuh belas kali sehari. Pengulangan doa itu mengandung pesan mendalam, bahwa kebenaran bukanlah sertifikat yang sudah pasti digenggam. Ia adalah permohonan bimbingan tanpa henti, agar kaki penguasa tidak tergelincir ke jurang kezaliman. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali memaknai jalan lurus sebagai titik keseimbangan budi pekerti. Keberanian sejati berdiri di tengah antara sifat pengecut dan tindakan nekat tanpa perhitungan. Kedermawanan pun berada tepat di antara sifat kikir dan perilaku boros menghambur harta.
Di hadapan para ulama, Prabowo mengakui secara jujur bahwa ilmu agamanya masih terbatas. Pengakuan ini justru mencerminkan sikap tawaduk, sebuah kerendahan hati yang langka di panggung kuasa. Ia sadar betul pada hukum sejarah, bahwa kekuasaan besar selalu menyimpan godaan korupsi. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin halus pula bisikan yang membujuknya menyimpang dari amanah. Karena itu, ia meminta Muhammadiyah dan masyarakat sipil mengoreksinya apabila langkahnya mulai menyimpang. Permintaan koreksi ini merupakan pengakuan penting, bahwa pemimpin membutuhkan cermin kejujuran dari rakyatnya. Tanpa pengawasan nurani dan suara ulama, takhta mudah berubah menjadi berhala kepentingan golongan sempit.
Membela Kaum Mustadh'afin sebagai Ukuran Iman
Dalam pandangan Hamka dan semangat teologi Al-Ma'un, kelurusan iman selalu diuji oleh amal sosial. Ibadah yang khusyuk di atas sajadah harus memancarkan kasih sayang di tengah masyarakat. Jalan lurus tidak pernah memihak pada yang kuat, melainkan membela kaum lemah tertindas. Kelompok inilah yang disebut Al-Qur'an sebagai kaum mustadh'afin, mereka yang dilemahkan oleh keadaan struktural. Merekalah rakyat kecil yang bekerja keras sepanjang hari, tetapi tetap terhimpit kemiskinan turun temurun.
Di titik inilah gagasan Shiratal Mustaqim Prabowo bertemu dengan kebijakan nyata bagi kaum papa. Ia menegaskan bahwa negara wajib membela si miskin, sebab yang kaya sudah mampu bertahan. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau puluhan juta anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil. Kebijakan ini memastikan generasi muda dari keluarga prasejahtera terbebas dari ancaman kelaparan dan stunting. Bagi keluarga buruh harian, sepiring makanan bergizi di sekolah meringankan beban hidup yang berat.
Di sektor pendidikan, pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat berasrama khusus bagi anak keluarga miskin ekstrem. Anak dari keluarga paling rentan mendapat pendidikan bermutu, pengasuhan layak, serta jaminan masa depan. Selain itu, anggaran negara dialokasikan untuk merenovasi lebih dari tujuh puluh ribu gedung sekolah. Ruang belajar di pelosok desa turut dilengkapi layar pintar, agar ketimpangan mutu pendidikan terhapus. Perhatian serupa menyasar kebutuhan papan rakyat, melalui program pembangunan dan renovasi jutaan rumah gratis. Hunian layak tersebut diperuntukkan bagi buruh, pekerja informal, nelayan, dan warga miskin yang terpinggirkan.
Negara juga memuliakan para produsen pangan utama, yaitu petani, nelayan, dan peternak di desa. Nilai Tukar Petani didorong menembus angka seratus tiga puluh, sehingga hasil panen lebih menyejahterakan. Pemerintah turut membangun ribuan desa nelayan modern, lengkap dengan fasilitas pendingin dan akses pasar. Nilai tukar nelayan yang tertinggal dipacu naik, agar keluarga pesisir tidak lagi terjerat utang. Sementara itu, peternak lokal diberdayakan untuk memasok kebutuhan susu dan daging program gizi nasional. Rantai ekonomi kerakyatan pun bergerak dari desa, menghidupkan pasar tradisional dan usaha kecil warga. Seluruh ikhtiar tersebut merupakan terjemahan Pasal 33 konstitusi kita ke dalam napas keadilan sosial. Kekayaan bumi dan air dikelola negara, lalu dikembalikan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat jelata.
Melawan Keserakahan dan Ujian Pelaksana di Lapangan
Namun, sejarah mengajarkan kepada kita, bahwa niat lurus pemimpin sering tersandung di lorong birokrasi. Dalam karya Tasawuf Modern, Hamka menulis bahwa penyakit paling berbahaya bagi bangsa adalah kerakusan. Orang yang hatinya dikuasai tamak tidak pernah merasa kenyang, meski telah menimbun harta melimpah. Musuh terbesar jalan lurus bukanlah kekurangan sumber daya alam, melainkan keserakahan elite dalam negeri. Prabowo mengungkap secara terbuka adanya kebocoran belanja negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Penggelembungan harga pengadaan barang telah menghanguskan anggaran rakyat demi memperkaya segelintir pemburu rente. Belum lagi praktik tambang ilegal dan manipulasi ekspor yang merampas kekayaan negara secara sembunyi.
Di sisi lain, biaya politik yang mahal masih menjerat banyak kader partai dalam korupsi. Ongkos pencalonan kepala daerah hingga puluhan miliar rupiah memicu penyalahgunaan wewenang setelah kursi diraih. Tanpa penegakan hukum tanpa pandang bulu, anggaran rakyat berisiko bocor sebelum menyentuh kaum papa. Program besar seperti makan bergizi, Sekolah Rakyat, dan rumah gratis menuntut tata kelola bersih. Jangan sampai aparat di daerah memotong hak si miskin, demi memperkaya diri dan kelompoknya. Politisasi bantuan sosial pun harus dicegah, agar martabat warga miskin tidak diperjualbelikan saat pemilu.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi pemerintahan ini, yaitu menyatukan ucapan mimbar dengan perbuatan nyata. Rakyat kecil tidak membutuhkan pidato yang indah semata, melainkan bukti keadilan yang hadir nyata. Ormas keagamaan, kampus, dan pers wajib menjaga jarak kritis agar kontrol publik tetap hidup. Seperti pesan abadi Buya Hamka, kebenaran akan menemukan jalannya apabila dijaga oleh budi luhur. Kekuasaan yang ditopang kejujuran akan melahirkan wibawa, sedangkan kekuasaan yang lalim pasti menuai keruntuhan. Jika penghematan anggaran menjelma menjadi gizi anak dan kesejahteraan petani, sejarah akan mencatatnya mulia. Sebaliknya, apabila birokrasi dibiarkan korup, istilah suci hanya akan menjadi selubung pembenaran di mimbar. Pada akhirnya, Shiratal Mustaqim dalam bernegara diukur dari senyum kaum mustadh'afin yang terangkat martabatnya. Ketika si miskin tidur tanpa lapar dan anak desa bersekolah layak, itulah jalan lurus.