Kasus Penyadapan Jadi Ujian Kepemimpinan Kapolri Suyudi
Praktisi Komunikasi Publik
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Abdul Wahid Mumtazan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri menjadi perhatian publik. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Mereka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/11). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir dalam pertemuan yang disebut sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan tersebut.
Di tengah proses hukum yang berjalan, peristiwa ini memunculkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana masyarakat dapat mempercayai institusi yang seharusnya menjaga keamanan mereka?
Dalam ilmu komunikasi, persoalan tersebut berkaitan dengan Communication Privacy Management yang diperkenalkan Sandra Petronio. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kendali atas informasi pribadinya, termasuk siapa yang boleh mengakses dan menggunakannya.
Ketika privasi terancam, masyarakat bisa menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Bahkan, mereka mungkin memilih diam karena khawatir percakapan atau pendapatnya diawasi. Kondisi ini dikenal sebagai chilling effect.
Dampaknya tidak hanya dirasakan secara personal. Jika masyarakat takut menyampaikan pendapat, ruang diskusi publik juga dapat menyempit. Kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara berisiko berkurang karena orang merasa tidak aman untuk bersuara.
Karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya melalui proses hukum. Polri juga perlu menjelaskan bagaimana teknologi penyadapan digunakan, siapa yang memiliki kewenangan mengaksesnya, serta bagaimana pengawasan dilakukan agar penyalahgunaan serupa tidak terulang.
Di sinilah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendapat ujian. Sejak dilantik pada 1 Oktober 2026, ia mewarisi tanggung jawab besar untuk membangun kembali kepercayaan terhadap institusi Polri. Terlebih, perkara ini turut menyeret sejumlah pejabat tinggi dan mantan pimpinan kepolisian.
Momentum ini seharusnya dimanfaatkan Suyudi untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tata kelola internal, pengawasan kewenangan, hingga transparansi penegakan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan pangkat maupun jabatan.
Pada akhirnya, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari kemampuannya menjaga keamanan, tetapi juga dari kemampuannya melindungi hak masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh ketika institusi berani terbuka, bertanggung jawab, dan memastikan setiap warga tetap memiliki ruang untuk berbicara tanpa rasa takut.