Indonesia di Tengah Realisme Hegemoni Asia Pasifik

Sumber:Freepik.com

Pada awal tahun 2026, Tiongkok mengumumkan bahwa anggaran pertahanan mengalami peningkatan 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga Jepang yang meningkatkan impor senjatanya sebesar 76% dalam lima tahun terakhir, sementara Taiwan naik 54%. Amerika Serikat juga tidak ketinggalan dengan mengalokasikan dana tambahan 12,6 miliar dollar AS di luar anggaran reguler, khusus untuk memperkuat pengawasan terhadap manuver militer, kapal selam, dan satelit Tiongkok di Asia. Dengan data seperti itu, jelas bahwa kawasan Asia Pasifik sedang berada di fase realisme.

Dalam logika realisme ofensif yang dipopulerkan John Mearsheimer, negara besar akan selalu mencari posisi hegemonik untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Tiongkok menjadi contoh yang sesuai dengan logika ini. Tiongkok memiliki anggaran pertahanan hanya 1,7% dari PDB, jauh dibawah AS yang 3,4% dan Rusia yang 7,1%, namun angka absolutnya mencapai 314 dollar AS pada 2024, terbesar kedua di dunia. Ditambah, Tiongkok keluar dari 10 besar importir senjata global karena impor senjatanya turun 72% selama lima tahun terakhir akibat produksi dalam negerinya yang begitu masif.

Ini rasional jika kita melihat ancaman yang dihadapi Tiongkok. Karena tanpa kekuatan militer dan teknologi yang kuat, posisi diplomatik Tiongkok pasti akan dipaksa oleh negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat. Hal inipun yang memicu respon Amerika Serikat untuk tidak tinggal diam. AS mengalokasikan 1 miliar dollar AS untuk operasi siber ofensif, 1 miliar dollar AS untuk pesawat antariksa rahasia X-37B, dan 528 juta dollar AS untuk konstelasi satelit peringatan dini Silent Barker yang dirancang melacak wahana antariksa Tiongkok dan Rusia. Tetapi AS pada Januari 2026 mengambil sikap yang lunak terhadap Tiongkok, di satu sisi ingin menahan ekspansi Tiongkok, di sisi lain tidak menginginkan perang terbuka dengan Tiongkok.

AS juga menyerukan sekutu-sekutunya untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 5% dari PDB. Ini berarti ada burden sharing strategy dan ini terlihat dari perubahan arsitektur keamanan di kawasan. Terlihat dengan bagaimana AS memperkuat kemitraan yang saling terhubung seperti QUAD hinggq AUKUS. Dampaknyapun terlihat di kawasan, dengan bagaimana naiknya impor senjata Jepang sebesar 76% dan Taiwan 54% serta keduanya menyebut Tiongkok sebagai ancaman untuk justifikasi impor tadi. Maka, polanya jelas yaitu negara-negara di Asia Pasifik sedang memilih sisi dalam perlombaan senjata, dan angka-angka tadi adalah bukti tak terbantahkan bahwa realisme sedang bekerja.

Bagi Indonesia, implikasi dari dinamika ini sangat langsung. Sebagai negara yang terletak di sepanjang Alur Kepulauan Pertama (First Island Chain) yang disebut dalam dokumen pertahanan AS sebagai garis depan pencegahan, Indonesia tidak bisa menghindar dari pusaran. Maka, dari yang sudah dijabarkan, Asia Pasifik sedang memasuki era dimana kemampuan material menentukan derajat otonomi. Tiongkok membangun kekuatan untuk tidak tunduk. AS membangun aliansi untuk membagi beban. Dan negara-negara seperti Jepang dan Taiwan memilih satu sisi atau melakukan balancing.

Maka, Indonesia perlu mencari jalan tengah tapi bukan menjadi netralitas pasif, tapi lewat penguatan kapasitas nasional seperti militer, ekonomi, dan diplomasi, sehingga memiliki daya tawar yang cukup untuk tidak sekadar menjadi objek dalam permainan kekuasaan. Ketika dua hegemon bertarung, yang terbaik bukan hanya menghindar, tetapi memastikan diri cukup kuat untuk tidak terinjak.

Masa depan di Asia Pasifik tidak hanya boleh ditentukan oleh dua kekuatan hegemon tadi, maka Indonesia mesti berani mengambil resiko dan memperkuat diri. Seperti konsep yang digagas Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yaitu Diplomacy of Resilience yang mengedepankan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri ditengah kontestasi geopolitik. Karena untuk sekedar bertahan saja, ada harga yang harus dibayar.