Kepala BGN Sebut MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik Hingga 80 Persen
PerbesarKepala BGN Sudaryono menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga mendorong peningkatan konsumsi protein dan membangun kebiasaan makan sehat sejak dini.
Ia pun menilai bahwa konsumsi protein anak mengalami peningkatan seiring pelaksanaan MBG.
“Konsumsi protein itu kemudian dengan MBG ini konsumsi protein anak-anak itu kemudian juga naik dari kalau nggak salah dari 30 atau 40, 30-an persen itu kemudian naik menjadi hampir 80 persen,” ujar Mas Dar usai meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, Selasa (13/10).
Selain peningkatan pola konsumsi protein, pelaksanaan MBG juga disebut berkaitan dengan berkurangnya jumlah siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar. Menurutnya, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi tersebut kini berada di angka 14 persen.
Namun, kondisi tersebut perlu dipahami dalam konteks nasional, mengingat kebutuhan gizi anak di setiap daerah tidak sama. Karena itu, evaluasi program perlu mempertimbangkan kondisi peserta didik di berbagai wilayah, termasuk daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi.
“Kita tidak bisa mengukur keadaan siswa itu berdasarkan keadaan siswa yang ada di ibu kota atau di kota-kota besar. Ini secara agregat keseluruhan seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Selain memberikan peningkatan konsumsi protein, menurutnya MBG lebih dari sekadar menyediakan makanan, namun juga diharapkan menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang.
Sudaryono menilai bahwa pemahaman mengenai gizi belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan guru dalam pelaksanaan program dinilai penting untuk memperkuat edukasi gizi kepada peserta didik.
“Bukan kok kita ngasih makan gurunya bukan, tapi gurunya diberikan untuk dalam rangka edukasi gizi. Kenapa mesti ada serat, sayur, buah, kenapa mesti makan sayur, anak-anak kenapa nggak suka sayur harus suka sayur dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia berharap edukasi melalui lingkungan sekolah dapat membantu anak memahami pentingnya mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Kebiasaan tersebut juga berpotensi terbawa hingga ke lingkungan keluarga.
MBG Harus Tepat Sasaran
Sudaryono menegaskan BGN harus memperkuat akurasi data penerima manfaat MBG melalui kebijakan Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan setiap makanan yang disalurkan diterima oleh penerima manfaat yang terdata secara jelas sehingga perkembangannya dapat dipantau.
Dalam pelaksanaannya, jumlah penerima manfaat yang tercatat pada sejumlah SPPG dapat mengalami penyesuaian apabila data peserta didik di sekolah belum sesuai dengan data dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sudaryono menegaskan bahwa penetapan penerima manfaat mengacu pada data yang jelas, tersedia, dan terverifikasi dalam sistem. Dengan demikian, kesesuaian data menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran MBG.
“BGN hanya akan memberikan menu ompreng yang by name by address-nya jelas,” tegas Sudaryono.
Ia mencontohkan, apabila jumlah siswa di sebuah sekolah mencapai 500 orang, tetapi jumlah yang tercatat dalam sistem basis data Kemendikdasmen kurang dari 500 orang, maka data yang tercatat dalam sistem tersebut menjadi acuan dalam penetapan jumlah penerima manfaat.
Pendekatan berbasis data ini juga berlaku bagi penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren. Oleh karena itu, pemutakhiran data menjadi langkah penting untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual di masing-masing satuan layanan.
Untuk itu, BGN mendorong pihak sekolah memperbarui data peserta didik, termasuk memastikan kesesuaian identitas dan nomor induk peserta didik.
“Caranya adalah guru atau kepala sekolah memperbarui data terbaru siswanya. Karena ada nomor induk sekolah dan nomor induk siswanya, itu diperbarui ke sistem. Dalam 1 x 24 jam terbarui, maka kemudian kami menindaklanjuti itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mas Dar menegaskan bahwa kebijakan pendataan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan ketepatan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga mendukung pemantauan perkembangan setiap penerima manfaat.
“Tujuannya adalah untuk memastikan ompreng itu diterima oleh seseorang yang ada namanya, ada datanya, sehingga kita bisa melihat perkembangannya. Tambah tinggi, tambah gemuk, tambah rajin, tambah kehadirannya di sekolahnya. Jadi kita bisa melihat nanti dampaknya terhadap siswa,” tegasnya.