Menkes Targetkan Layanan Transplantasi Hati Ada di 34 Provinsi RI
·waktu baca 4 menit

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebut layanan transplantasi hati di Indonesia masih sangat terbatas dan baru tersedia di dua kota, yakni Jakarta dan Yogyakarta. Ia pun menargetkan layanan itu bisa merata ke 34 provinsi di Indonesia.
“Karena saya juga baru tahu bahwa yang bisa transplant hati itu baru dua kota, empat rumah sakit. Jadi Jakarta dan di Yogya saat ini,” kata Budi dalam dialog kesehatan Bicara Tentang Hati: Solid Habit, Strong Liver di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).
Budi menilai, keterbatasan layanan tersebut terjadi di tengah tingginya angka penyakit hati kronis di Indonesia. Ia menyebut terdapat sekitar 70 juta penduduk yang mengalami penyakit hati kronis, sehingga Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah China dan India.
“Dan di Indonesia kita sekitar tujuh puluh jutaan yang terkena penyakit hati kronis ini. Dan kita ranking tiga dunia sesudah China, India,” ujarnya.
Ia menjelaskan penyakit hati tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan panjang, mulai dari peradangan, fibrosis, sirosis, hingga kanker hati.
“Jadi ada progresnya. Hatinya sakit hati dulu. Habis sakit hati kemudian nanti fibrosis. Fibrosis ada levelnya, habis masuk sirosis baru karsinoma ya, kanker hati,” kata Budi.
Budi juga menegaskan bahwa keterbatasan deteksi dini membuat banyak pasien baru datang dalam kondisi sudah lanjut, sehingga membutuhkan penanganan terakhir seperti transplantasi.
“Nah di sini prinsip pengobatan adalah menghilangkan penyebab, dengan obat anti-fibrosis atau terapi anti-infeksi,” ujarnya.
Ia menyebut transplantasi hati merupakan tahap penanganan terakhir bagi pasien dengan kerusakan hati berat yang sudah tidak dapat dipulihkan dengan terapi lain.
“Dan salah satu adalah kalau sudah sirosis maka hati yang gagal harus diganti untuk menjalankan fungsi tertentu yaitu dengan transplantasi,” kata Budi.
Dalam kesempatan itu, Budi juga menjelaskan, pemerintah telah melakukan empat strategi dalam menekan penyakit hati kronis di Indonesia. Strategi pertama adalah imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan.
“Kemudian kita lakukan imunisasi hepatitis B ke nakes. Jadi zamannya saya, kita nakes tuh semua kita imunisasi,” kata Budi.
Strategi kedua adalah pemberian profilaksis kepada ibu hamil dengan obat Tenofovir untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi.
“Kemudian yang kedua adalah kita memberikan profilaksis ke ibunya, Tenofovir gitu ya supaya tidak menularkan,” ujarnya.
Strategi ketiga, adalah memasukkan skrining hepatitis ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG), termasuk pemeriksaan HBsAg dan deteksi dini fibrosis.
“Kemudian yang ketiga CKG kita masukkan screening untuk HBsAg ya apakah dia terkena infeksi dan juga apakah dia ada early fibrosis,” kata Budi.
Strategi keempat adalah penerapan Nutri-Level untuk mengendalikan faktor risiko penyakit hati akibat konsumsi gula, garam, dan lemak.
“Kemudian yang keempat kita lakukan untuk apa CKG jadi lupa saya satu lagi itu apa nutri-level, nutri-level supaya yang penyakit hati gara-gara metabolik kita bisa kontrol lebih dini,” ujarnya.
Budi menambahkan, perluasan hingga ke tingkat Puskesmas dinilai sangat penting agar kasus bisa ditangani sejak awal, dan tidak terus berlanjut ke tahap berat hingga membutuhkan transplantasi.
“Karena enggak mungkin kita taruh di 514 kabupaten/kota rumah sakit karena ini ada jutaan,” katanya.
Ia juga menargetkan layanan transplantasi hati seperti pada RS Fatmawati di Jakarta, dapat diperluas hingga 34 provinsi di Indonesia sebagai penguatan layanan rujukan.
“Nanti tugasnya Fatmawati agar transplant hatinya kan sebagai final treatment untuk penyakit hati ini kita berikan ke 34 provinsi,” ujarnya.
Budi bahkan menargetkan, sebelum masa jabatannya berakhir, ke-34 provinsi sudah mampu melakukan transplantasi hati secara mandiri.
“Kalau bisa sebelum saya selesai jadi Menkes 34 provinsi sudah bisa melakukan transplant hati ya,” kata Budi.
Ia juga menyoroti, bahwa sebagian pasien Indonesia saat ini masih harus menjalani transplantasi ke luar negeri akibat keterbatasan layanan dalam negeri.
“Teman-teman pasti dengar lah banyak orang-orang Indonesia yang ditransplant yang terkenal kemudian akhirnya ke luar negeri,” ujarnya.
Ia menekankan, pentingnya penguatan layanan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yakni Puskesmas hingga ke rumah sakit rujukan agar kasus dapat ditangani lebih awal.
“Kebijakan kelima yang saya mau minta Pak Andi cepat lakukan adalah cepat kita ubah PMK-nya kita perbaiki agar semua screening itu yang awal bisa dilakukan di Puskesmas,” kata Budi.
