Penetrasi Keterbukaan Informasi dan Stabilitas Demokrasi

Ilustrasi informasi digital. Foto: Shutter Stock

Validitas kaitan keterbukaan informasi dan keberlangsungan demokrasi, tidak hanya dapat dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan melalui metodologi teori-teori yang relevan. Melainkan juga, dapat diamati pada sisi empiris. Tidak hanya pada ekosistem suatu wilayah, bahkan setiap individu sekali pun akan merasakan dampak atas terbuka atau tidaknya informasi.

Keterbukaan informasi dan demokrasi memiliki daya ikat yang erat, peneguhan pada segmentasi informasi menjadi hipotesis akur dalam menjaga stabilitas demokrasi. Sebab, transparansi menjadi ciri luhur suatu negara yang menganut sistem kerakyatan, serta merupakan bagian dari bentuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Menelisik lebih dalam, transparansi informasi menjadi jembatan keterlibatan masyarakat akan segala kebijakan para pemangku kewenangan. Terlebih, menjadi sarana warga negara untuk mengontrol segala tindakan yang memiliki dampak pada keberlangsungan hidupnya. Tak heran, keterbukaan informasi turut andil dalam mengembangkan dan menyejahterakan masyarakat.

Menguliti pokok utama pada teori kesejahteraan, yang mana mendahulukan kepentingan umum menjadi penguat hubungan keterbukaan informasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Terlebih, pada informasi yang memiliki dampak besar atas keberlangsungan kehidupan.

Pun dapat menengok pada realita, pemerintahan yang tidak mengedepankan sirkulasi baik terkait informasi akan menghambat kemajuan. Sebab, perputaran informasi hanya berkutat pada ruang yang terbatas. Tidak menyeluruh.

Tidak hanya itu, upaya dalam membangun pemerintahan yang efektif dimulai dari membenahi dari skala terkecil, transparansi menjadi salah satu hal terpenting dalam membangun pemerintahan yang baik. Bahkan menjadi siasat dalam menjalankan pemerintahan yang terbebas dari Korupsi, Kosuli, dan Nepotisme (KKN).

Menjajaki pada prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), transparansi menjadi salah satu komponen penting dalam rangka menyokong roda pemerintahan yang mendahulukan pada kepentingan umum. Melahirkan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat, serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan atas penyelenggaraan para pemangku kebijakan.

Sudah menjadi keharusan bagi negara hadir untuk menjamin kemudahan akses informasi. Sebab, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi tertinggi. Hal ini menggambarkan adanya pertemuan antara keterbukaan informasi dan prinsip demokrasi, yang mana melindungi hak asasi manusia. Sehingga membangun konstruksi berpikir yang luas dan berdasar mengenai urgensi keterbukaan informasi.

Lahirnya berbagai macam aturan terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi, menjadi salah satu langkah mewujudkan pemerintahan yang partisipatoris. Memberikan ruang keikutsertaan bagi masyarakat dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan. Senada dengan nilai-nilai esensial dalam demokrasi.

Sebagai negara penganut sistem demokrasi, tentu harus mengimplementasikan nilai-nilai transparansi. Begitupun dengan Indonesia, keseriusan dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas pada lahirnya sebuah regulasi yang menjadi payung hukum. Melainkan juga, hadirnya lembaga negara yang memiliki kekhususan dalam memperkukuh urgensi keterbukaan informasi.

Kini, fasilitas penyokong akan keterbukaan informasi yang merupakan bagian dari prinsip demokrasi sudah tersedia. Mulailah timbul sebuah pertanyaan besar, sejauh mana masyarakat dapat memahami kohesi mengenai keterbukaan informasi dalam sistem demokrasi?

Rasa-rasanya, perlu ada pembenahan konstruksi berpikir dalam memandang keterbukaan informasi. Acap kali, terbuka atau tidaknya sebuah informasi hanya disandingkan dengan berbagai indikator yang bersifat tekstual. Bahkan, sebagai ajang pencapaian formalitas belaka.

Keterbukaan informasi hanya dimaknai secara sempit, jika hanya mengarah pada terlaksanakannya penyelenggaraan pemerintahan. Seperti pada pembahasan di atas, transparansi dapat memberikan dampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan begitu, keberhasilan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi tidak hanya dipandang pada satu sisi, melainkan juga dari sisi objeknya, masyarakat.

Dengan demikian, selain memberikan dampak positif pada keberlangsungan kehidupan masyarakat, mengoptimalisasikan keterbukaan informasi juga sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pondasi demokrasi. Bahkan sebagai salah satu upaya dalam menyejahterakan masyarakat.