DLHK Aceh Diminta Susun Strategi Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup

Kebakaran hutan di Aceh Barat dan Nagan Raya. Foto: Edo

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih efektif bagi kelestarian alam dan sumber daya alam hayati.

Para pihak diharapkan mampu bersinergi dan berkoordinasi secara maksimal dalam rangka sinkronisasi pembangunan guna menghindari tumpang tindih kegiatan dan pengabaian program yang seharusnya digulirkan.

Hal itu disampaikan Taqwallah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2021 di Kantor DLHK Aceh, Rabu (3/3/2021).

Rakornis tersebut digelar selama 2 hari, diikuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh A. Hanan, Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek, para Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pejabat struktural di lingkungan DLHK Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, NGO Fauna & Flora International (FFI) serta sejumlah peserta lainnya.

Rapat koordinasi diharapkan mampu memetakan berbagai persoalan bencana dan kemudian memikirkan solusi untuk mitigasi bencana, serta memperbaiki jika selama ini ada kekeliruan dalam mengelola hutan dan lingkungan hidup. “Sehingga ke depan, peristiwa bencana alam semakin berkurang di Aceh,” ujar Mawardi membacakan sambutan Sekda Aceh.

Rakornis Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2021 di Kantor DLHK Aceh.

Disebutkan, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran penting dalam rangka mendukung pembangunan Aceh. Alasannya, lingkungan hidup merupakan wadah esensial bagi keberlanjutan setiap makhluk hidup yang memanfaatkan keberadaannya. Hal itu disebut sejalan dengan Visi Misi Aceh Hebat, yang menjadi kebijakan Pemerintah Aceh periode 2017-2022. Salah satu program unggulannya adalah ‘Aceh Green’, yang merupakan bentuk penegasan kembali bahwa pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Saat ini, kata Mawardi, begitu banyak permasalahan lingkungan muncul, baik disebabkan industri tanpa berlandaskan aspek kelestarian lingkungan, maupun kontribusi negatif masyarakat dalam pencemaran lingkungan.

Pembukaan wilayah hutan sebagai konsekuensi industri hulu, pemukiman baru yang terbentuk di dalam kawasan hutan, hingga merosotnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, telah berakumulasi dalam menghadirkan permasalahan bagi kehidupan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan bahkan hingga wilayah-wilayah yang jauh dari kawasan hutan.

“Beberapa waktu yang lalu, kita telah saksikan bagaimana kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, banjir luapan sungai, tanah longsor, hingga pemanasan global yang mendera bumi secara beruntun,” sebutnya.

Secara lebih luas, kerusakan alam juga disebut telah berimplikasi pada perubahan iklim yang cenderung ekstrim sebagaimana dirasakan akhir-akhir ini. []