Jelang Pelantikan Jokowi sebagai Presiden, Ini Harapan Partai Aceh

Konten Media Partner
18 Oktober 2019 21:25 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf. Foto: Abdul Hadi
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf. Foto: Abdul Hadi
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf atau Mualem berharap, kepemimpinan kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI, didampinggi KH.Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI, dapat menuntaskan poin perjanjian damai MoU Helsinki, serta sejumlah kewenangan lainnya untuk Aceh, sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
ADVERTISEMENT
Partai Aceh menilai, sejak perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, masih ada sejumlah butir MoU dan kewenangan Aceh yang belum terwujud hingga kini.
Harapan itu disampaikan Mualem melalui Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, Muhammad Saleh, melalui keterangan tertulisnya, Jumat sore (18/10) di Banda Aceh. “Komitmen ini menjadi penting sebagai upaya merawat damai abadi di Aceh. Sehingga tidak ada celah bagi para pihak ‘perusak damai Aceh’, untuk menghadapkan kembali Aceh face to face dengan Jakarta (Pemerintah Indonesia),” katanya.
Menurut Mualem, masyarakat Aceh juga berharap agar Dana Otonomi Khusus dapat diperpanjang atau diberikan selamanya untuk Aceh, jangan berakhir pada 2027 mendatang. Berbagai ruang dialog dapat diwujudkan dan tingkatkan.
ADVERTISEMENT
“Untuk mempercepat proses yang ada, salah satu caranya adalah; Presiden Jokowi membentuk satu Badan Adhoc lintas Kementerian yang berkedudukan di Aceh. Badan ini langsung di bawah Presiden,” usul Mualem.
Misal, Badan Adhoc tersebut dapat terdiri dari unsur Kemendari, Kemenkopolhukam, Kementerian Keuangan, Bappenas serta kementerian terkait lainnya. Sehingga, setiap persoalan yang muncul dapat segera dituntaskan (eksekutornya) ada di Aceh, tanpa memerlukan mata rantai dan birokrasi yang panjang. “Ini sesuai visi dan prinsip Presiden Jokowi yang akan membentuk kabinet dari sosok menteri yang mempunyai kemampuan sebagai eksekutor,” jelasnya.
Partai Aceh menilai, kontestasi politik dalam Pileg dan Pilres 2019 sudah berakhir. Saatnya Presiden Jokowi merekat kembali persatuan dan kesatuan negara. “Sebagai Bapak Bangsa pada paruh kedua kepemimpinannya, Jokowi akan dikenang dari Sabang hingga Papua,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Partai Aceh juga berharap, Presiden Jokowi tetap membangun infrastruktur Aceh dengan sejumlah program proyek skala nasional di Aceh. Yang sudah berjalan dapat dituntaskan dan yang belum, diwujudkan kembali. Salah satunya, pembangunan terowongan Geurutee yang menjadi harapan besar masyarakat di Pantai Barat Selatan Aceh.
Terkait kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Partai Aceh berharap, Jokowi-Ma’ruf Amin, dapat meningkatkan dan mengoptimalkan bantuan pemberdayaan ulama, dayah dan pesantren di Aceh.
Sasarannya, mereduksi adanya ajaran dan aliran radikalisme di Aceh. ”Sebagai Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin kami harapkan dapat berperan optimal. Apalagi, mayoritas dayah dan pesantren di Aceh adalah; Ahlisunnah Waljamaah (Aswaja),” kata Mualem, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh. []
ADVERTISEMENT