Ombudsman Aceh Minta Pertamina Segera Atasi Antrean BBM Subsidi di SPBU

Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi di sebuah SPBU di Kota Banda Aceh, Senin (28/3/2022). Foto: Dok. acehkini

Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta kepada PT Pertamina (Persero) agar segera mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan yang mengisi BBM subsidi pada sejumlah stasiun pengisian bakar bakar umum (SPBU) di Aceh.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, menyampaikan bahwa Ombudsman Aceh pada Agustus 2022 telah melakukan kajian cepat terkait keefektifan penggunaan aplikasi MyPertamina masa percobaan.

Dari laporan masyarakat, kata Dian, banyak warga menilai kebijakan pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina sangat ribet dan membingungkan. Sebab membutuhkan waktu yang lama dari pada sebelum pemberlakuan MyPertamina. Menurut warga lebih mudah jika syarat pembelian cukup dengan menunjukkan KTP.

Antrean pengisian BBM subsidi di SPBU dalam wilayah Aceh Barat, Minggu (27/3/2022). Foto: Siti Aisyah/acehkini

"Namun kajian Ombudsman menunjukkan, bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi secara utuh tentang adanya program ini. Isu yang berkembang di masyarakat, ada pembatasan BBM bersubsidi (pertalite dan solar) kemudian menggunakan aplikasi MyPertamina," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad (11/12).

Karena itu, kata Dian, fenomena antrean panjang di SPBU untuk pembelian pertalite dan solar menjadi bagian dari isu publik dari pembatasan BBM bersubsidi. Akibatnya, akhir-akhir ini terlihat banyak antrean masyarakat di SPBU yang mengisi BBM subsidi, baik itu pertalite maupun biosolar.

Ia mengatakan, Ombudsman Aceh menyaksikan antrean menjalar panjang hingga menimbulkan kemacetan. Keluhan juga banyak dirasakan pengguna angkutan umum antar kota dalam provinsi, akibat antraan yang lama di SPBU waktu tempuh menjadi bertambah.

Dian menambahkan, untuk menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat berkaitan antrean pembelian BBM subsidi di SPBU, Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah berkoordinasi dengan Pertamina, Pemerintah Aceh, dan pihak terkait.

Kepala Ombudsman Aceh Dian Rubianty (jilbab biru) dalam rapat koordinasi yang dipimpin Dirreskrimsus Polda Aceh bersama sejumlah pihak terkait, Jumat (9/12/2022). Foto. Dok. Dian

"Kami melakukan klarifikasi dan permintaan data pada PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Marketing Branch Aceh Banda Aceh Kamis, 8 Desember 2022. Kunjungan kami ke kantor Pertamina diterima oleh tim dari PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Marketing Branch Aceh," sebutnya.

Dian menjelaskan hasil sementara diperoleh informasi bahwa tidak ada pengurangan kuota untuk BBM bersubsidi di Aceh, data realisasi penyaluran justru ada tren kenaikan sebesar 13 persen dari tahun lalu.

Kedua, tidak ada kendala terkait supply pada Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM). Ketiga, penggunaan aplikasi MyPertamina di Aceh masih rendah, sehingga PT Pertamina melalui SPBU belum dapat melakukan pengendalian optimal terhadap penyaluran subsidi tepat volume tepat sasaran untuk BBM bersubsidi.

Dian menyebutkan, dari rangkaian upaya yang dilakukan ini diharapkan fungsi pengawasan publik Ombusman Aceh akan terus meningkat. "Dan yang lebih penting keluhan masyarakat terhadap antrean panjang di SPBU dapat secepatnya diselesaikan oleh PT Pertamina," katanya.

Lebih lanjut, Ombudsman berharap Pemerintah Aceh dapat segera mengeluarkan regulasi BBM tepat sasaran tepat volume, mengikuti langkah Pemda Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan.

Ombudsman juga mengimbau masyarakat pengguna kendaraan roda empat dan angkutan umum mau berpartisipasi secara masif untuk secara bertahap beralih menggunakan aplikasi MyPertamina. "Normalisasi antrean dan subsidi BBM tepat sasaran ini tentu butuh dukungan masyarakat dan Pemerintah Aceh," tutup Dyan.