Pemerintah Aceh Pertahankan Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut

Penyerahan Opini WTP kepada Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021. WTP tersebut merupakan yang ketujuh kalinya diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu diserahkan langsung Ketua BPK RI Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Plt Ketua DPRA, Safaruddin.

Kegiatan berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 2022 Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Sektor Pertanian oleh BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis (28/4/2022).

“Alhamdulillah dengan rahmat Allah serta semangat kesungguhan dalam bekerja dan kedisiplinan kita semua dalam mengelola Anggaran Pembangunan Aceh, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021, kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan opini WTP ke-7. Semoga capaian ini bisa terus dipertahankan dan menjadi semangat di masa-masa mendatang,” ujar Gubernur Aceh.

Menurutnya, capaian tersebut dapat mewujudkan sistem pemerintahan Aceh yang lebih baik, clean government dan good governance dalam pengelolaan keuangannya. Serta dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 dan bersamaan juga melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan pada sektor pertanian.

“Apresiasi kami atas kerja keras seluruh Tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga kekurangan-kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat kita tindak lanjuti demi mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang lebih baik,” kata Nova Iriansyah. []