Pemkot Banda Aceh Soft Launching Mal Pelayanan Publik di Pasar Aceh

Prosesi soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh di Lantai 3 Pasar Aceh, Selasa (3/12). Foto: Dok. Humas Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) bertempat di lantai 3 Pasar Aceh, Banda Aceh, Selasa (3/12). Di lokasi pusat pelayanan publik terintegrasi pertama di Provinsi Aceh ini, baru ada 29 instansi/badan publik yang sudah mulai membuka konter pelayanannya kepada masyarakat.

Prosesi soft launching dilakukan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Diah Natalisa, bersama Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dengan melakukan pemotongan pita di dalam gedung MPP. Pada kesempatan itu juga turut dihadiri mantan Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar, serta para pejabat jajaran Pemkot Banda Aceh.

"Kehadiran MPP ini patut kita banggakan. Masyarakat telah memiliki alternatif baru mendapatkan pelayanan dengan cara yang berbeda. Mendapatkan berbagai layanan hanya di satu lokasi," kata Diah, saat memberikan sambutan pada soft launching MPP Kota Banda Aceh, Selasa (3/12).

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh berlokasi di Lantai 3 Pasar Aceh, Banda Aceh. Foto: Husaini/acehkini

Menurutnya, Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan konsep kobaloratif pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapat pelayanan maksimal, cepat dan tidak berbelit-belit. Ia menyebut, MPP Kota Banda Aceh menjadi MPP pertama yang hadir di Provinsi Aceh, dan keempat di Sumatera.

"Sejauh ini baru ada 17 MPP di seluruh Indonesia. Pada 2017 kita luncurkan di DKI, Surabaya dan Banyuwangi. Sementara di 2018 lalu sudah hadir di Denpasar, Tomohon, Badung Bali, Probolinggo dan Karang Asem. Tahun 2019 ini sudah menyusul Banda Aceh, Sleman, Sidoarjo dan Bogor," sebut Diah.

Seorang anak bermain di ayunan yang tersedia di ruang bermain anak Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Selasa (3/12). Foto: Husaini/acehkini

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan hadirnya MPP menjadi tonggak sejarah dimana Banda Aceh memasuki era baru pelayanan publik. Keberadaan MPP memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat kota dalam mendapatkan pelayanan.

"Masyarakat semakin dimudahkan, karena tidak perlu ke sana kemari untuk mengurus izin atau mendapatkan layanan. Cukup di sini, semua jenis pelayanan dan perizinan tersedia," ujar Aminullah.

Menurutnya, memasuki era digital atau revolusi industri 4.0, pemerintah harus mampu menjawab tantangan zaman dimana masyarakat semakin kritis dan memiliki ekspektasi tinggi. Pelayanan yang dihadirkan pemerintah pun harus memiliki cara-cara baru dengan memanfaatkan teknologi agar semakin efektif dan efisien.

Para pejabat duduk di atas pelaminan yang tersedia di konter layanan kantor urusan agama (KUA) Mal Pelayanan Publik Banda Aceh, Selasa (3/12). Foto: Husaini/acehkini

"Nah, MPP ini menjadi jawaban terhadap ekspektasi masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal, pelayanan yang cepat. Mulai saat ini Banda Aceh memasuki era baru pelayanan publik," tuturnya.

Adapun 29 instansi/badan publik yang sudah membuka gerai pelayanannya di MPP Banda Aceh, di antaranya layanan kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan DPMPTSP, pajak, ZIS Bantul Mal, perpustakaan, perbankan, PDAM, PLN, POS, Telkom, asuransi kecelakaan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, sertifikat pertanahan, paspor, NPWP, perpanjangan SIM dan STNK, dan layanan kantor urusan agama (KUA).