Sejumlah Fraksi DPR Aceh Desak Gubernur Aceh Tuntaskan RPJMA 2017-2022

Konten Media Partner
2 Desember 2021 16:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana rapat paripurna di ruang serbaguna DPR Aceh. Foto: Dok. acehkini
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat paripurna di ruang serbaguna DPR Aceh. Foto: Dok. acehkini
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mendesak Gubernur Aceh Nova Iriansyah menuntaskan semua target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Desakan ini disuarakan dalam pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) 2022.
ADVERTISEMENT
Salinan pendapat akhir fraksi-fraksi ini diperoleh acehkini, Kamis (2/12). Rapat paripurna digelar di ruang serbaguna DPR Aceh, Selasa (30/11/2021) malam. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, dan dihadiri sejumlah anggota dewan secara langsung maupun virtual. Selain itu, juga hadir Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Fraksi Partai Aceh menilai perlu dilakukan pemeriksaan khusus yang ditugaskan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait target kontrak politik dalam Qanun Aceh Nomor 1  Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.
Juru Bicara Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) M. Rizal Falevi Kirani juga meminta Gubernur Aceh menuntaskan target atau capaian-capaian menyangkut program prioritas Aceh Hebat dalam RPJMA. Foto: Dok. acehkini
"Agar dilakukan proses pemeriksaan dan evaluasi enam bulan sebelum habis masa jabatan," kata Juru Bicara Fraksi Partai Aceh, Teungku Muhammad Yunus.
Fraksi Partai Nanggroe Aceh juga meminta Gubernur Aceh menuntaskan target atau capaian-capaian menyangkut program prioritas Aceh Hebat dalam RPJMA.
ADVERTISEMENT
"Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan rumah layak huni, penuntasan pembangunan rumah sakit regional, peningkatan jalan kewenangan provinsi, irigasi, dan lain-lainnya," kata Juru Bicara Fraksi PNA, M. Rizal Falevi Kirani.
Hal serupa juga disampaikan Fraksi PKB-PDA. Mereka berpendapat bahwa tahun 2022 adalah tahun terakhir  jabatan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. "Diharapkan pada tahun terakhir ini lebih memfokuskan pada realisasi program-program yang ada di dalam RPJM yang belum terealisasi," kata Juru Bicara Fraksi PKB-PDA, Rijaluddin.[]