Pro dan Kontra Penunjukan Menpora sebagai Ketua Panitia Piala Dunia U-20

Menpora, Zainudin Amali. Foto : Indosport

Keputusan Jokowi menetapkan Menpora (Zainudin Amali) sebagai Ketua Panita Piala Dunia U-20 itu hal biasa. Saat Piala Dunia 2018 lalu di Rusia Ketua Panitianya, Vitaly Mutko, Depiti Perdana Menteri Rusia. kemudian Piala Dunia 2010 di Afsel Ketua Panitianya, Dhanny Johan, juga pejabat pemerintah.

Ini dilakukan untuk efektifitas atau memperpendek proses birokrasi. Maklum, pendanaan Piala Dunia utamanya soal persiapan infrastruktur, akomodasi dan transportasi menjadi tugas negara.

Presiden FIFA, Gianni Infatino. Lewat suratnya kepada Presiden Republik Indonesia (Jokowi), 30 Januari 2019, memberikan pesan agar Pemerintah Indonesia mempersiapkan perhelatan Piala Dunia U-20 2021 dengan paripurna. Utamanya, fasilitas stadion, lapangan latihan, akomodasi dan transportasi. Pembiayaan tentunya dengan menggunakan dana APBN. Tapi, untuk urusan teknis sepakbola terkait penjadwalan pertandingan komunikasi tetap kepada PSSI.

Jadi, sejatinya tidak ada pengambilalihan kepanitiaan. Lebih tepatnya adalah penyempurnaan kepanitiaan. Menggabungkan unsur pemerintahan dengan federasi, dengan bebabn persiapan infrastruktur oleh pemerintah, PSSI bisa fokus dalam mempersiapkan tim.

Tapi yang perlu diingat bersana adalah jangan sampai pendanaan perhelatan Piala Dunia U-20 ini menjadi ajang korupsi. Penggunaan dana harus tepat sasaran dan harus tepat guna. Ini menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Utamanya Kemenpora, jangan sampai usai perhelatan ada yang tersangkut kasus korupsi seperti menteri sebelumnya. Menpora kali ini baik dari sebelumnya dalam pengelolaan uang plus tentunya aksi lapangan. Fokus pada persiapan, jangan sampai kontra produktif saling lempar tugas di media.

Komunikasi harus lebih efektif, apalagi pekan kemarin Jokowi sudah mengingatkan para menterinya untuk tidak linear dalam bekerja di tengah pandemi covid 19. Yang biasa-basa saja diancam bahkan akan ditutup atau direshuffle.