Hierarki, Harmoni, dan Hak: Dilema Hak Asasi Manusia dalam Budaya Jawa

Gambar by Ade Adriyanto

Budaya Jawa sering kali digambarkan sebagai samudera ketenangan di mana setiap riak emosi dan konflik diredam demi mencapai cita-cita “tata tentrem kerta raharja”. Namun, di balik kehalusan budi dan keteduhan laku tersebut, terdapat sebuah struktur moral yang sangat kompleks. Struktur ini sering kali menempatkan individu bukan sebagai subjek mandiri yang memiliki hak mutlak, melainkan sebagai bagian kecil dari mesin besar bernama harmoni sosial.

Dalam pandangan masyarakat Jawa tradisional, cita-cita tertinggi bukanlah kebebasan individu, melainkan tatanan masyarakat yang harmonis. Secara individual, seseorang tidak dianggap terlalu penting; nilai mereka baru muncul ketika mereka mampu melebur ke dalam tatanan tersebut. Di sinilah dilema pertama muncul dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Jika HAM universal menekankan kedaulatan pribadi, budaya Jawa justru menekankan pengorbanan diri demi kepentingan umum sebagai kewajiban moral tertinggi.

Kewajiban moral ini bersifat tidak setara karena didasarkan pada sistem hubungan sosial yang hierarkis. Setiap orang memiliki porsi tanggung jawab yang berbeda-beda menurut kedudukan dan situasinya. Seorang suami memiliki moralitas yang berbeda dengan istri, begitu pula antara pemimpin dan pengikut. Hubungan ini tidak dirancang untuk menjadi egaliter, melainkan fungsional. Pihak yang lebih tinggi wajib melindungi, sementara yang lebih rendah wajib menghormati dan patuh.

Sistem hirarki ini berfungsi sebagai peredam getaran antara individu dan masyarakat. Tatakrama dan formalitas ditegakkan agar individu tidak langsung berbenturan satu sama lain. Individu dipaksa untuk "bersembunyi" di balik topeng kesopanan. Ungkapan perasaan, keinginan, atau kehendak pribadi yang terlalu menonjol dianggap kasar dan berpotensi merusak rukun, yang merupakan fondasi kehidupan bersama.

Dilemanya muncul ketika "kepatuhan" menjadi satu-satunya jalan menuju rasa aman. Ekspresi individual atau pendapat yang berbeda sering kali dianggap sebagai gangguan ketertiban atau tindakan yang memalukan. Dalam konteks HAM, kebebasan berpendapat bisa terganjal oleh rasa sungkan dan tata krama yang mengharuskan seseorang berkata "ya" demi sopan santun, meskipun hatinya menolak.

Akibatnya, ekspresi individual terutama pengungkapan emosi sering kali dianggap memalukan (isin). Masyarakat Jawa cenderung mengisolasi individu dengan sikap sungkan. Sikap ini secara halus mengekang pribadi sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Bahkan, keberhasilan materiil atau ambisi yang terlalu tampak akan memicu sentimen negatif karena dianggap merusak keseimbangan rasa dalam komunitas.

Dalam masyarakat Jawa pemimpin diharapkan menjadi figur yang memikul beban keputusan dan menghadapi kekuatan-kekuatan yang menakutkan, baik sosial maupun adiduniawi. Dalam konteks ini, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sering kali diserahkan secara sukarela kepada pemimpin demi mendapatkan rasa aman.

Individu dalam masyarakat Jawa diharapkan tetap low profile dan kooperatif. Suara mereka mungkin didengarkan dalam musyawarah, namun mereka dilarang keras untuk memaksakan pendiriannya. Sikap “ngèli” atau mengikuti arus dianggap sebagai kebijaksanaan, sementara keteguhan pada prinsip pribadi sering kali disalah artikan sebagai keras kepala yang mengancam stabilitas atau harmoni sosial.

Namun, penekanan emosi yang berlebihan ini bukan tanpa dampak negatif. Karena jarangnya ruang untuk komunikasi emosional yang jujur, masyarakat Jawa mengembangkan cara-cara simbolis dan bertele-tele untuk menyampaikan sesuatu. Sikap merendah yang berlebihan terkadang hanyalah ritual formalitas untuk mengatasi "demam panggung" sosial saat berhadapan dengan orang lain, terutama mereka yang berstatus lebih tinggi.

Di sinilah letak dilema fundamentalnya: bagaimana menegakkan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal di atas tanah yang sangat menghargai partikularisme budaya? HAM menuntut perlindungan terhadap individu yang berbeda, sementara budaya Jawa cenderung menyingkirkan mereka yang tidak bisa menyesuaikan diri menjadi "orang luar" yang kesepian dan tidak layak ditiru.

Meskipun demikian, budaya Jawa juga memiliki katup penyelamat melalui kesenian dan mistisisme. Dalam pertunjukan wayang atau ludruk, masyarakat diberikan ruang untuk melakukan partisipasi empatis terhadap emosi-emosi yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Kebatinan juga menjadi jalan keluar bagi individu untuk mengikuti pilihan tindakannya sendiri secara sunyi tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan norma sosial.

Budaya Jawa, dengan segala kehalusannya, memang memberikan rasa aman melalui kolektivitas. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam harmoni yang tampak tenang itu, ada individu-individu yang harus mengubur emosi, ambisi, dan hak-hak dasarnya demi tidak dianggap sebagai "orang luar" atau penyimpang.

Dilema HAM dalam budaya Jawa bukanlah tentang mana yang salah atau benar, melainkan tentang bagaimana mengintegrasikan martabat manusia sebagai individu ke dalam sistem yang teramat mencintai harmoni kelompok. Tantangan kita ke depan adalah membangun masyarakat yang tetap rukun tanpa harus mematikan suara-suara pribadi yang ingin menuntut keadilan.