"Dit Heeft Ali Sadikin Gedaan": Menjelang 100 Tahun Ali Sadikin
Analis Kebijakan. Fellow di Local Public Sector Alliance.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Adif Rachmat Nugraha tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJika masih hidup, Ali Sadikin akan berusia 99 tahun di tahun 2026 ini.
Ya, Ali Sadikin, yang jalan hidup menuntunnya menjadi Gubernur Jakarta paling dikenang sepanjang sejarah Jakarta maupun bangsa ini. Seperti halnya Fiorello La Guardia yang dikenal sebagai wali kota New York terbesar sepanjang sejarah, maupun Jaime Lerner yang meletakkan fondasi pembangunan Curitiba, Brasil sebagai salah satu kota terbaik di dunia.
Lahir di Sumedang pada tanggal 7 Juli 1927 dari keluarga menak Sunda, Ali merintis jalan sebagai prajurit marinir. Lulus dari Sekolah Pelayaran Tinggi, ia terjun ke front Tegal pada 1945 dan menjadi salah satu pendiri Korps Komando (KKO), cikal bakal Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
Karirnya meningkat pesat hingga diangkat menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Laut. Bersama R.E. Martadinata, Ali berkeliling mencari bantuan persenjataan dari Amerika Serikat hingga Rusia sebagai persiapan Operasi Trikora di Irian Barat sekaligus membangun Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan maritim terbesar di Asia Tenggara kala itu. Selanjutnya, Presiden Sukarno mengangkatnya sebagai Menteri Perhubungan Laut dan kemudian Menteri Koordinator Kompartemen Kemaritiman. Semuanya terjadi di saat usia Ali belum masuk kepala empat.
Karya
Ketika Presiden Sukarno melantiknya sebagai Gubernur Jakarta pada 28 April 1966, ia menitipkan sebuah kalimat berbahasa Belanda yang kelak menjadi semacam mandat sekaligus beban sejarah: dit heeft Ali Sadikin gedaan--itulah yang telah diperbuat Ali Sadikin. Orang-orang, kata Sukarno, akan mengenang bukan jabatannya, melainkan perbuatannya. Sejak hari itu, baik-buruk wajah Jakarta menjadi tanggung jawab yang dipikul Ali sendiri.
Beban itu tidak ringan. Saat Ali mulai menjabat, penduduk Jakarta sudah mencapai sekitar empat juta jiwa, jauh melampaui proyeksi Batavia yang semula hanya dirancang untuk delapan ratus ribu penghuni. Anggaran yang tersedia kala itu hanya enam puluh juta rupiah, jumlah yang nyaris tak berarti untuk membenahi kota sebesar Jakarta.
Untuk membiayai perbaikan kampung, Bappenas bahkan tak bisa mengucurkan dana karena prioritas pembangunan nasional saat itu diarahkan ke sektor pertanian dan industri. Ali kemudian mencari jalan sendiri dengan mengajukan pinjaman kepada Bank Dunia yang kemudian berbuah menjadi Program Mohammad Husni Thamrin, guna mengenang gagasan Thamrin beberapa dekade sebelumnya dalam mendorong terlaksananya kampongverbetering untuk meningkatkan kualitas hidup warga kampung kota Batavia.
Dan yang paling kontroversial tak lain pengutipan pajak dari perjudian yang dilegalkannya. Kebijakan ini menuai kecaman keras, termasuk dari Buya Hamka, namun hasilnya dipakai untuk membangun sekolah, jalan, dan ragam fasilitas kota. Bagi Ali, dialog dan komunikasi yang terus-menerus adalah kunci untuk meredam kontroversi tersebut.
Dari sanalah lahir wajah Jakarta yang kita kenal sekarang. Ali mengirim Ciputra mempelajari Disneyland sebagai rujukan pengembangan Ancol, kawasan yang dahulu lebih dikenal sebagai tempat ‘jin buang anak’ saking sepinya, yang kini mewujud sebagai salah satu ikon rekreasi ibu kota.
Ali juga meminta Adjie Damais menata kota tua beserta museum-museumnya, yang kemudian mempertemukannya dengan Sergio Dello Strologo, ahli tata kota asal Italia. Kawasan kota tua Jakarta yang lama kehilangan pesonanya, akhirnya bersolek kembali pascarevitalisasi. Gongnya, dalam kunjungan perdananya ke Indonesia pada tahun 1974, Ratu Elizabeth II beserta Pangeran Philip bahkan meluangkan waktu khusus untuk berkunjung ke kawasan kota tua, melihat jejak kejayaan Batavia sebagai kota bandar.
Ketika sineas Misbach Yusa Biran mengajukan proposal pendirian Sinematek sebagai pusat arsip maupun pusat studi perfilman nasional kepada Ali pada tahun 1975, tanpa pikir panjang ia menyetujui pembentukan ‘Simelatek’ sekaligus menjamin keberlanjutan pendanaannya sebagai pusat arsip film pertama di Asia Tenggara. Ali kemudian membangun Taman Ismail Marzuki dan berbagai gelanggang remaja, karena baginya kota besar yang berhasil bukan hanya mengisi perut warganya, melainkan juga pikiran dan hatinya.
Yang membedakan Ali Sadikin dari banyak pejabat sezamannya adalah sikapnya terhadap kritik. Dalam biografinya, ia mengaku tak pernah kenyang dikritik. Di masa kepemimpinannya sebagai Gubernur, hampir setiap hari ada saja pemberitaan koran yang tak mengenakkan tentang Jakarta, namun ia membacanya, menandainya, bahkan mengkliping untuk menjadi masukan pembangunan.
Ali mendukung penuh berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang digagas Adnan Buyung Nasution, baik secara moril maupun materiil, meski LBH kemudian menjadi pengkritik terbesar pemerintahannya sendiri dan berkali-kali memenangkan gugatan warga melawan kebijakannya di pengadilan. Ia tetap mendukung lembaga itu bahkan setelah tak lagi menjabat, karena meyakini hal tersebut baik bagi pendidikan hukum dan politik masyarakat.
Legasi
Bagi Ali, jabatan Gubernur bukanlah puncak karier, mengingat sebelumnya ia pernah menjadi Menteri bahkan Menteri Koordinator. Namun jabatan itulah yang paling ia syukuri, sebab di situ Ali bersentuhan langsung dengan hidup warga Jakarta, dari dalam kandungan hingga ke liang lahat.
Setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 1977, ia tak pernah benar-benar pensiun dari kehidupan publik. Ia bergabung dalam Petisi 50, kelompok purnawirawan dan tokoh sipil yang secara terbuka mengkritik pemerintahan otoriter Orde Baru, sikap yang konsisten dengan keyakinannya bahwa loyalitas seorang prajurit dan pemimpin sejatinya adalah loyalitas kepada negara, bukan kepada mereka yang sedang berkuasa.
Jejak itu masih dihormati negara hingga jauh setelah kepergiannya. Pada 10 Agustus 2025 dalam upacara kemiliteran di Batujajar, Bandung, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan bintang empat kepada Ali yang diterima secara simbolis oleh putranya, Boy Sadikin.
Ali menjadi satu-satunya purnawirawan Korps Marinir yang menyandang pangkat jenderal bintang empat, mengingat jenjang tertinggi yang lazim diraih seorang marinir di negeri ini hanya Letnan Jenderal. Penghormatan tersebut menegaskan bahwa jasanya, baik di medan militer maupun di kursi pemerintahan masih dipandang relevan oleh generasi yang jauh lebih muda.
Menjelang seratus tahun setelah kelahirannya, kalimat yang dititipkan Sukarno itu terasa semakin pas untuk menutup kisahnya sendiri: dit heeft Ali Sadikin gedaan. Bukan sekadar jabatan yang ia sandang, melainkan legasi yang ia tinggalkan. Taman dan museum Jakarta yang masih kita kunjungi, lembaga bantuan hukum yang masih berdiri, dan pesan tentang keberanian membela demokrasi yang masih menunggu untuk benar-benar dijalankan saat ini.