Mengukur Luasan Bangunan di Tengah Padang Ilalang Menggunakan Drone

Dalam tulisan Penggunaan Drone sebagai Alat Bantu Survei Lapangan di kumparan.com oleh Deny Ariyanto, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, penilai perlu mengumpulkan data dan informasi terkait objek penilaian dengan survei lapangan. Kegiatan survei lapangan meliputi pencocokan data antara dokumen dengan hasil pengamatan di lapangan, menentukan batas-batas objek penilaian, melakukan tagging, dan mengumpulkan data-data lain yang dianggap perlu. Tidak sedikit lokasi objek penilaian yang belum dapat dijangkau oleh tim Penilai dikarenakan tempatnya yang terpencil. Hal ini yang mendasari penggunaan drone sebagai alat bantu survei lapangan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau kendaraan udara tanpa awak adalah sejenis pesawat terbang dengan mengeluarkan pilot manusia di dalamnya. Masyarakat awam mengenal UAV sebagai drone. Berdasarkan bentuknya, drone dibedakan menjadi 2, yaitu fixed wing dan multirotor. Namun jenis drone multirotor saat ini lebih popular dibandingkan dengan model fixed wing. Hal itu disebabkan drone multirotor selain digunakan untuk kepentingan pemetaan, juga dipakai sebagai alat fotografi.

Drone multi rotor sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung dengan jumlah lengan rotor. Paling umum adalah drone quadcopters dengan 4 baling-baling, ada juga hexacopters dengan 6 baling-baling, dan octocopters dengan 8 baling-baling. Semakin banyak lengan rotornya, maka semakin besar juga kemampuan drone tersebut. Drone dengan rotor yang banyak, pergerakannya lebih stabil, lebih tahan terhadap angin, namun memerlukan baterai yang lebih banyak juga. Drone dengan multi rotor sangat cocok digunakan sebagai alat bantu penilaian, baik hanya sebatas memotret objek atau digunakan sebagai alat untuk mengukur luasan.

Mengukur Luasan Bangunan 2 Dimensi

Drone sangat diandalkan sebagai alat bantu penilaian pada saat kondisi objek penilaian sulit untuk dijangkau oleh penilai. Sebagai contoh, bagaimana mengukur sebuah bangunan gudang genset yang mangkrak di tengah “padang ilalang”? Pada saat survei objek, tidak memungkinkan penilai langsung dapat mengakses objek tersebut karena terhalang ilalang. Bisa saja penilai meminta pemilik objek untuk membersihkan ilalang tersebut. Namun akan membutuhkan waktu dan biaya untuk pembersihan. Belum lagi risiko jika ada ular di lokasi tersebut.

Salah satu solusi paling mudah yakni menggunakan drone. Drone diterbangkan di atas objek pada ketinggian tertentu untuk memotret penampang atas bangunan dengan menghadapkan kamera ke bawah untuk mendapatkan potret 2 dimensi. Selanjutnya drone diterbangkan di sekeliling objek dan memotret dengan sudut miring, untuk memperoleh data informasi seperti bahan bangunan dan kondisinya.

Foto Penampang Atas Bangunan Menggunakan Drone (Sumber: Arsip Pribadi)

Foto Tampak Jauh Bangunan Menggunakan Drone (Sumber: Arsip Pribadi)

Langkah berikutnya adalah pengukuran. Potret penampang atas dari drone, kemudian diproses dengan software foto modelling seperti Agisoft lalu diukur dengan software sistem informasi geografis seperti ArcGIS. Dengan software ini akan diketahui panjang, lebar dan keliling bangunan yang dapat dipakai untuk memperkirakan luas bangunan.

Hasil pengukuran luas bangunan dengan drone akan menghasilkan deviasi yang kecil dibandingkan dengan pengukuran manual jika asumsi yang dibangun adalah luas penampang atas disamakan dengan luas bangunan. Hal ini disebabkan karena teknik yang dicontohkan di atas adalah pemodelan 2 dimensi. Lain halnya jika dilakukan dengan pemodelan 3 dimensi. Pengukuran 3 dimensi dirasa lebih akurat, namun demikian diperlukan waktu yang lama untuk memproses data 3 dimensi tersebut.

Drone adalah alat bantu. Sebagai alat bantu maka hal itu bukanlah sebuah kewajiban. Penggunaan drone hanya digunakan sebagai alat untuk memberikan tambahan keyakinan Penilai atas objek yang dinilai. Jika drone dapat digunakan untuk mengukur, maka itu adalah bonus teknologi bagi penilai.

---

(Aditya Wahyu Nugroho - Penulis adalah ASN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan)