Reshuffle Prabowo dan Nasib Suara Kritis di Dalam Istana

Ilustrasi Foto: Shutterstock

Hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, Kabinet Merah Putih sudah tujuh kali mengalami perombakan. Reshuffle ketujuh berlangsung pada 1 Oktober 2026 dengan pelantikan 18 pejabat, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga Kapolri.

Jumlah itu membuat susunan pemerintahan terus bergerak, bahkan jumlah menteri dan wakil menteri kini bertambah dibanding awal pemerintahan.

Pergantian pejabat biasanya dibaca dari kinerja menteri, kebutuhan politik, atau perubahan kebijakan pemerintah. Reshuffle kali ini juga membawa nama-nama baru ke lingkar kekuasaan, termasuk orang yang selama ini dikenal justru karena berada di luar pemerintahan.

Salah satunya Rocky Gerung. Selama bertahun-tahun, Rocky dikenal sebagai intelektual publik dan pengamat politik yang kerap menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia bukan bagian dari partai oposisi, tetapi posisinya selama ini berada di luar struktur pemerintahan.

Pada 2 Oktober 2026, sehari setelah reshuffle kabinet ketujuh, Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Rocky bersama M. Quraish Shihab, Sinta Nuriyah, dan 23 anggota lainnya masuk dalam susunan baru Wantimpres yang berjumlah 26 orang.

Rocky tidak datang ke Istana dengan mengatakan bahwa sikap kritisnya telah berubah. Setelah pelantikan, ia mengatakan Wantimpres justru memiliki fungsi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Ia membedakan antara sekadar mengkritik dan sikap kritis yang digunakan untuk melihat dampak serta arah sebuah kebijakan sebelum memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Pernyataan Rocky itu membawa persoalan yang berbeda ketika ditempatkan dalam fungsi Wantimpres.

Lembaga tersebut memang dibentuk untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tetapi isi nasihat dan pertimbangan itu tidak dapat disebarluaskan kepada pihak mana pun.

Kritik yang sebelumnya disampaikan Rocky melalui ruang publik kini berada di dalam forum yang sebagian pembahasannya bersifat tertutup.

Perubahan tempat itu membuat publik memiliki akses yang berbeda terhadap suara Rocky. Ketika masih berada di luar pemerintahan, kritiknya dapat disampaikan melalui wawancara, diskusi, tulisan, atau pernyataan terbuka.

Setelah menjadi Wantimpres, ia tetap dapat bersikap kritis, tetapi masyarakat tidak memiliki akses yang sama untuk mengetahui apa yang ia sampaikan kepada Presiden.

Rocky sendiri mengatakan ia hanya berpindah dari luar ke dalam dan pandangannya tidak berubah. Ia juga menyebut Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis, dengan tugas melihat arah kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

Di titik itu, keberadaan Rocky di Istana bukan hanya soal seorang pengkritik yang mendapat jabatan. Ada perubahan pada cara suara kritis tersebut bekerja.

Kritik dari luar pemerintahan dapat didengar publik secara langsung, sedangkan kritik yang disampaikan sebagai bagian dari pertimbangan Presiden tidak seluruhnya menjadi konsumsi publik.

Komposisi Wantimpres yang baru juga tidak hanya berisi orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari pemerintahan. Ada akademisi, tokoh agama, pengusaha, politisi, mantan pejabat, hingga figur publik dengan latar belakang yang berbeda.

Pratikno yang sehari sebelumnya dicopot dari posisi Menko PMK kemudian menjadi Ketua Wantimpres. Budi Gunawan juga masuk setelah sebelumnya pernah menduduki jabatan menteri.

Rocky berada dalam susunan yang berbeda dari mereka. Ia tidak berpindah dari jabatan menteri ke Wantimpres, melainkan dari ruang publik ke lembaga resmi yang berada dekat dengan Presiden.

Pengalaman Rocky sebagai pengkritik pemerintah justru menjadi bagian yang membuat pengangkatannya mendapat perhatian.

Nama Quraish Shihab juga berada dalam daftar tersebut. Quraish bukan figur baru dalam pemerintahan. Ia pernah menjadi Menteri Agama dan Duta Besar Indonesia untuk Mesir sebelum kembali mendapat posisi di lingkungan kekuasaan.

Nama Quraish kemudian ikut dibicarakan karena hubungannya dengan Najwa Shihab. Najwa selama ini berada pada posisi yang berbeda. Ia tetap bekerja sebagai jurnalis dan tidak masuk ke struktur pemerintahan.

Pada April 2025, Najwa pernah mempertanyakan Presiden Prabowo mengenai keterbukaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.

Najwa juga pernah menjelaskan bahwa dirinya tidak selalu memilih untuk langsung berbicara ketika sebuah isu sedang ramai. Keputusan untuk tidak berkomentar pada satu momentum tidak otomatis dapat dibaca sebagai dukungan kepada pemerintah.

Posisi seorang jurnalis berbeda dengan seseorang yang menerima jabatan resmi di pemerintahan.

Tujuh kali reshuffle dalam hampir dua tahun pemerintahan Prabowo membuat perubahan di sekitar Istana semakin terlihat. Orang yang sebelumnya berada di luar dapat masuk melalui jabatan resmi.

Pejabat yang keluar dari kabinet dapat kembali melalui lembaga penasihat. Tokoh dari berbagai latar belakang ditempatkan dalam satu lembaga yang memberikan pertimbangan langsung kepada Presiden.

Suara kritis di luar Istana dapat didengar, diperdebatkan, bahkan dibantah secara terbuka. Suara kritis di dalam Istana memiliki jalur yang berbeda. Ia bisa saja lebih dekat dengan pengambil keputusan, tetapi tidak selalu bisa diikuti publik.