Mengenal Civil Disobedience Movement: Sebuah Bentuk Perlawanan Masyarakat Sipil

Civil Disobedience atau pembangkangan sipil menjadi fenomena yang akhir-akhir ini ramai dibahas. Dari sejarah panjang gerakan Salt March di India hingga gerakan pembangkangan sipil di Myanmar yang masih berjalan hingga saat ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana tindakan kolektif masyarakat sipil ini dapat terjadi? Dan apakah gerakan ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk menekan pihak penguasa yang lalim?

Istilah civil disobedience pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Amerika bernama Henry David Thoreau pada tahun 1849. Ia memahami fenomena ini sebagai hubungan politik antara subyek sipil atau warga negara dengan pihak pemerintah. Thoreau mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk menolak memberikan kesetiaan kepada penguasa, terutama ketika tirani atau inefisiensinya semakin membesar dan tak tertahankan

Gerakan pembangkangan sipil ini seringkali terjadi karena masalah ekonomi, elektoral, atau demokrasi. Civil disobedience movement dapat dilakukan melalui tindakan untuk tidak mematuhi aturan, undang-undang, ataupun perintah dari suatu pemerintah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Thoreau, menolak membayar pajak pemilihan di negara bagian sebagai protes terhadap aktivitas perbudakan dan pemusnahan penduduk asli di Amerika.

Mengapa Civil Disobedience Movement dapat terjadi?

Gerakan pembangkangan sipil dapat terbentuk apabila subyek sipil atau masyarakat merasa tidak puas atas sesuatu yang merupakan hasil dari inkompetensi dan kesewenang-wenangan pihak penguasa. Menurut Rawls (1971) pembangkangan sipil memiliki tujuan utama untuk membawa perubahan dalam hukum atau aturan pemerintah lewat tindakan publik yang bersifat politis.

Semakin populer setelah Mahatma Gandhi melakukan gerakan yang dikenal sebagai Salt March atau Salt Satyagraha, gerakan perlawanan tanpa kekerasan melawan pemerintah kolonial Inggris di India pada tahun 1930-an.Gerakan Salt Satyagraha tersebut akhirnya pecah setelah adanya tindakan monopoli dari pihak kolonial Inggris terkait produksi dan distribusi garam di India.

Masyarakat India tidak diperbolehkan untuk memproduksi, menjual, dan membeli garam secara mandiri. Alih-alih mempermudah aktivitas jual beli garam, pihak kolonial Inggris justru membuat masyarakat India membeli komoditas tersebut dengan beban pajak yang sangat tinggi. Tindakan sewenang-wenang ini kemudian menjadi perhatian pejuang kemerdekaan India, Mahatma Gandhi.

Salt Satyagraha mungkin menjadi salah satu yang paling diingat dari perjuangan Mahatma Gandi bersama rakyat India melawan pihak kolonial Inggris. Gerakan ini juga menjadi sebuah simbol di mana perlawanan sipil dikontekstualisasikan pada tindakan tanpa kekerasan. Mobilisasi massa dan pembangkangan sipil, telah berhasil mengambil perhatian media-media luar. Tindakan represif yang dilakukan pihak kolonial Inggris terhadap gerakan ini akhirnya berdampak serius terhadap kredibilitas mereka sendiri, baik di dalam maupun luar negeri.

Civil Disobedience Movement versus Pemerintah Militer di Myanmar

Pada 1 Februari 2021, pihak militer Myanmar melakukan pengambilalihan kekuasaan dari pihak Au San Suu Kyi sebagai presiden yang sah pada saat itu. Kudeta ini dilakukan atas dasar dugaan kecurangan masif dalam pemilihan umum. Dugaan kecurangan tersebut didasarkan pada hasil pemungutan suara yang disapu bersih oleh partai NLD. Suu Kyi kemudian dijadikan tahanan politik dan menghadapi beberapa dakwaan baru, termasuk mengenai dugaan pelanggaran undang-undang telekomunikasi.

Polemik pengambilalihan kekuasaan di Myanmar menghadirkan bahaya baru bagi demokrasi di negara tersebut. Terlebih lagi tindakan brutal pihak militer Myanmar yang menyebabkan ratusan nyawa melayang dinilai akan terus terjadi, mengingat pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Aung Hlaing terkait kondisi negara yang belum stabil. Hal tersebut pada akhirnya memantik semangat untuk memulai gerakan pembangkangan masyarakat sipil.

Gerakan pembangkangan sipil di Myanmar. Foto: @tsawwunna24 on Unsplash

Seluruh kalangan masyarakat mulai dari dokter, guru, pegawai sipil, bahkan golongan pelajar dilaporkan telah melakukan gerakan mogok sipil secara masif sebagai bentuk perlawanan. Mereka menolak untuk bekerja dan mematuhi peraturan di bawah rezim militer. Salah satunya seperti yang diwartakan oleh Channel News Asia, seruan pihak pemerintah militer agar kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan kembali pada tahun ajaran baru 2021, ditolak oleh mayoritas guru dan pelajar di seluruh Myanmar.

Sejarah perlawanan masyarakat sipil sebenarnya telah terjadi di negara ini saat masih berrnama Burma. Tepatnya di tahun 1988, pada saat peristiwa Burma Uprising meletus. Memang pada akhirnya gerakan perlawanan dan pembangkangan sipil berhasil membuka jalan menuju pemilihan multipartai 1990, namun tetap gagal dalam menggulingkan kediktatoran pemerintah militer. Pihak oposisi menghadapi hambatan yang cukup besar terutama ketidakmampuan untuk menyatukan pihak-pihak yang menentang dalam gerakan terorganisir yang berkelanjutan.

Tindakan pembangkangan sipil yang dilakukan kali ini dinilai menjadi solusi terakhir bagi masyarakat Myanmar untuk memberikan tekanan kepada pihak pemerintah militer. Tidak seimbangnya kekuatan dan meningkatnya tindakan brutal dari aparat membuat masyarakat mencari cara baru untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi, gerakan pembangkangan sipil ini dapat menghasilkan gelombang krisis, khususnya terkait dengan terhambatnya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di negara tersebut.

Referensi

Central News Asia. 2021. More than 125,000 Myanmar teachers suspended for opposing coup: Educators' group. May 23. Accessed June 12, 2021. https://www.channelnewsasia.com/asia/myanmar-teachers-suspended-for-opposing-coup-1394521.

Kurtz, Lester R. 2009. The Indian Independence Struggle (1930-1931). Summary of events related to the use or impact of civil resistance, International Center on Nonviolent Conflict.

Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Massachusetts: Belknap Press.

Thoreau, Henry David. 1849. On the Duty of Civil Disobedience.