Menggugat Baliho, Spanduk, dan Budaya Tebar Pesona Pejabat Publik

Baliho Puan Maharani 'Kepak Sayap Kebhinekaan' di sejumlah titik di DIY, Jumat (6/8). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Budaya 'tebar pesona' di Indonesia memang sudah menjadi hal yang mendarah daging. Tidak hanya ditunjukkan oleh para peserta Pemilu, namun juga oleh para pejabat publik di instansi pemerintahan di semua level dan dalam berbagai kegiatan.

Lihat saja seperti peringatan hari-hari penting nasional, ucapan selamat, sosialisasi program, kegiatan perlombaan, dan banyak momen lainnya yang menampilkan foto para pejabat publik dan terpampang di beragam media di instansi yang terafiliasi dengan pemerintahan.

Apakah hal ini salah? Tidak juga. Namun jika hal tersebut menggunakan anggaran pemerintah, maka layak untuk dikritik.

Mahalnya biaya baliho dan banner

Biaya yang dikeluarkan untuk membuat, memasang, dan membongkar baliho dan spanduk bisa mencapai ratusan ribu hingga miliaran rupiah, tergantung pada ukuran, lokasi, jumlah program, dan jumlah baliho dan spanduk.

Sebenarnya tidak ada data yang pasti terkait berapa biaya pemanfaatan baliho dan spanduk pada masing-masing instansi pemerintah. Namun laporan pada bulan November tahun 2019 yang dimuat di Goriau menunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membelanjakan Rp 2,6 miliar hanya untuk kebutuhan baliho dan spanduk.

Ini baru satu provinsi di satu instansi pemerintahan. Belum lagi instansi-instansi lain seperti desa, sekolah, kesehatan, dan sebagainya di berbagai provinsi lain yang sulit ditelusuri laporannya.

Biaya sebesar itu tentu perlu dievaluasi dari segi efektivitas dan efisiensinya. Apalagi dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk program atau proyek yang lebih mendesak.

Pejabat Publik yang Suka Tebar Pesona

Namun selain biaya yang besar, tak kalah penting adalah wajah yang menghiasi baliho dan spanduk tersebut. Pejabat publik seringkali numpang 'tebar pesona' dalam baliho dan spanduk yang dipasang di sepanjang jalan atau gedung-gedung pemerintahan dengan menonjolkan wajah para pejabat publik, sementara informasi publik yang seharusnya disampaikan menjadi tersisihkan.

Padahal, bisa saja informasi publik yang seharusnya disampaikan di dalam baliho dan spanduk tersebut sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Banyak informasi yang tersisihkan, seperti informasi mengenai program-program pemerintah yang sedang berjalan, jadwal kegiatan yang akan diadakan, atau bahkan informasi tentang hak-hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah.

Informasi tersebut seharusnya menjadi fokus utama dalam pemanfaatan baliho dan spanduk, bukan hanya sekadar menjadi media promosi wajah para pejabat publik. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk lebih etis dalam menyampaikan informasi publik, agar tidak hanya wajah para pejabat publik yang menjadi perhatian, tetapi juga informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.

Hal yang perlu dicermati adalah bahwa tujuan pemanfaatan baliho dan spanduk seharusnya untuk menyampaikan informasi publik, bukan hanya sebagai sarana promosi wajah para pejabat publik. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi publik, pemanfaatan baliho dan spanduk haruslah efektif dan efisien, serta mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Ada beberapa catatan terkait situasi ini. Pertama, instansi pemerintah sebaiknya menghindari pemborosan anggaran terutama dalam menggunakan media-media konvensional dan tradisional seperti baliho, spanduk, baju, stiker, dan lainnya. Sebagai gantinya, alternatif media yang lebih kreatif dapat digunakan untuk menyampaikan informasi publik.

Kedua, jika instansi pemerintah memang harus menggunakan baliho dan spanduk maupun media lain, maka konten yang ditampilkan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi mengenai program pemerintah yang sedang berjalan, jadwal kegiatan, dan hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh pemerintah seharusnya menjadi fokus utama sebagai sumber informasi bukan wajah para pejabat publik yang terkesan tebar pesona.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mereformasi pengelolaan informasi publik apa pun medianya. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang akurat, jelas, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepentingan citra pribadi semata.