Anak Butuh Makan, Tapi Anak Juga Butuh Pendidikan

Ilustrasi gambar hasil AI

Anak yang lapar tentu akan sulit belajar. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sesuatu yang sejak awal harus kita pandang sebagai kebijakan yang buruk. Anak sekolah tetap membutuhkan asupan gizi yang cukup. Namun, ketika sebuah program mendapatkan anggaran hingga ratusan triliun rupiah, pertanyaan yang lebih besar seharusnya muncul: apakah sasaran, skala, dan prioritasnya sudah menjadi pilihan yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia?

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika melihat posisi MBG dalam anggaran pendidikan 2026. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp769,1 triliun untuk anggaran pendidikan, dengan sekitar Rp223,6 triliun dialokasikan untuk MBG bagi peserta didik. Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak dipangkas dan MBG dianggap sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia.

Namun, persoalannya bukan sesederhana apakah anggaran pendidikan “dipotong” atau tidak. Justru yang perlu diperdebatkan adalah ke mana uang pendidikan tersebut diarahkan. Mahkamah Konstitusi mencatat adanya permohonan yang mempersoalkan masuknya MBG ke dalam anggaran pendidikan karena dikhawatirkan mempersempit ruang fiskal untuk kebutuhan pendidikan lain, seperti peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Di titik ini, kita perlu berani membedakan antara kebutuhan gizi dan prioritas intervensi gizi. Gizi memang penting sepanjang kehidupan. Tetapi jika berbicara tentang fase yang paling menentukan, Kementerian Kesehatan menempatkan 1.000 Hari Pertama Kehidupan—sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun—sebagai periode yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan pada 2026, Kementerian Kesehatan kembali menegaskan pentingnya memastikan setiap anak mendapatkan awal kehidupan terbaik sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Artinya, pertanyaan yang layak diajukan bukan, “Mengapa anak sekolah diberi makanan bergizi?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah: “Apakah sumber daya sebesar itu sudah ditempatkan pada kelompok dan kebutuhan yang memberikan dampak paling besar?”

Sebab kebutuhan anak tidak berhenti pada makanan. Anak SD membutuhkan guru yang berkualitas, ruang kelas yang aman, buku, fasilitas belajar, akses teknologi, dan lingkungan yang mendorong mereka untuk berpikir. Anak SMP dan SMA membutuhkan lebih banyak lagi: pendidikan yang berkualitas, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta kesempatan untuk mengenali potensi dirinya. Bagi anak SMK, persoalannya bahkan semakin spesifik. Mereka dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, sehingga kualitas laboratorium, peralatan praktik, kompetensi guru, hubungan dengan industri, dan kesempatan magang menjadi bagian penting dari masa depan mereka.

Lalu muncul pertanyaan sederhana: jika sebagian besar perhatian dan sumber daya kita diarahkan untuk memastikan anak kenyang selama berada di sekolah, apakah kita juga sudah memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang mampu mengubah kehidupannya?

Pertanyaan tersebut semakin sulit diabaikan ketika pelaksanaan MBG sendiri masih menghadapi persoalan keamanan pangan. Pada awal September 2026, Kepala Badan Gizi Nasional menyebut terdapat 5.482 korban dalam 71 kejadian keracunan sejak 22 Juli 2026. BGN juga menyatakan lebih dari 80 persen kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran standar operasional prosedur.

Angka tersebut tidak otomatis berarti MBG harus dihentikan. Tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa program sebesar ini membutuhkan standar keamanan dan pengawasan yang juga sebesar itu. Satu anak yang sakit mungkin terlihat seperti angka dalam laporan. Namun bagi keluarganya, satu anak yang sakit bukan sekadar angka. Itu adalah anak yang harus dirawat, orang tua yang harus khawatir, dan kepercayaan masyarakat yang ikut dipertaruhkan.

Kita juga perlu berhati-hati terhadap informasi yang berkembang di tengah kritik terhadap MBG. Misalnya, beredar klaim bahwa DPRD Kota Malang telah menghentikan MBG. Klaim tersebut telah dinyatakan sebagai hoaks; tidak ada keputusan kelembagaan DPRD Kota Malang untuk menghentikan program tersebut. Kritik terhadap kebijakan seharusnya tetap dibangun dari fakta, bukan dari informasi yang belum terverifikasi.

Karena itu, menurut saya, perdebatan MBG seharusnya tidak diarahkan menjadi pertarungan sederhana antara “makan atau pendidikan.” Anak membutuhkan keduanya. Yang perlu diperdebatkan adalah bagaimana negara menentukan prioritas ketika sumber daya terbatas. Apakah anggaran yang besar tersebut sudah memberikan dampak terbaik? Apakah sasaran penerima manfaat sudah tepat? Apakah keamanan makanan benar-benar terjamin? Dan apakah investasi pada pendidikan yang langsung membangun kemampuan anak sudah mendapatkan porsi perhatian yang sepadan?

Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan akhir dari kebijakan untuk anak bukan sekadar membuat mereka menerima sesuatu dari negara. Tujuan akhirnya adalah membuat mereka mampu berdiri sendiri.

Anak yang kenyang mungkin lebih siap mengikuti pelajaran hari itu. Tetapi pendidikan yang berkualitas membantu seorang anak berpikir, memahami dunia, menemukan kemampuan dirinya, memperoleh keterampilan, dan suatu hari mendapatkan pekerjaan yang layak. Makanan memenuhi kebutuhan tubuh. Pendidikan membentuk kemampuan untuk menjalani kehidupan.

Maka, mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya “MBG atau pendidikan?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Bagaimana memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang cukup tanpa mengorbankan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas?”

Sebab anak Indonesia tidak hanya membutuhkan sesuatu untuk dimakan hari ini. Mereka membutuhkan sesuatu untuk dibawa sampai masa depan.

Mereka butuh makan agar bisa tumbuh. Tetapi mereka juga butuh pendidikan agar tahu ke mana harus tumbuh.