BGN: Dulu Fokus ke Titik SPPG, Kini Pastikan Penerima Manfaat MBG Lebih Dulu
PerbesarBadan Gizi Nasional (BGN) mengubah pendekatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya pengembangan program lebih berorientasi pada penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, kini BGN menegaskan akan memprioritaskan pemetaan penerima manfaat terlebih dahulu sebelum menentukan kebutuhan dapur.
Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan setelah pihaknya menemukan berbagai persoalan dalam tata kelola program yang selama ini lebih berfokus pada keberadaan dapur dibanding kebutuhan riil penerima manfaat.
“Jadi, mungkin yang kemarin-kemarin, teman-teman sudah tahulah, ada jual-beli titik sehingga yang menjadi fokus itu SPPG-nya. Penerima manfaatnya ya wis pokoknya nanti dicari terdekat di situ,” kata Sari kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Menurut dia, pola tersebut tidak akan lagi diterapkan dalam pengembangan program MBG ke depan. BGN akan memastikan terlebih dahulu siapa dan berapa jumlah penerima manfaat yang membutuhkan layanan MBG sebelum menentukan dapur yang akan memasok makanan.
“Nah, kami tidak ingin seperti itu. Maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat, pastikan dia akan disuplai, yaitu diantar dari SPPG yang mana. Nah, itu baru nanti kita akan mengikuti proses efisiensinya,” ujarnya.
Sari menjelaskan, proses evaluasi tersebut tidak mudah mengingat saat ini terdapat sekitar 27.820 SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, BGN memanfaatkan momentum penghentian sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah untuk melakukan penataan ulang.
Selain memetakan ulang penerima manfaat, BGN juga tengah mengevaluasi kualitas dapur-dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar operasional.
“Teman-teman di BGN itu sebenarnya selama ini sudah banyak memantau. Bahkan mungkin sudah ramai juga di media sosial, banyak dapur-dapur yang kurang sesuai dengan standar. Nah, itu nanti kami akan evaluasi semua,” kata Sari.
Apabila terdapat SPPG yang tidak memiliki penerima manfaat yang cukup atau kualitas layanannya dinilai rendah, BGN membuka kemungkinan untuk mengalihkan layanan ke dapur lain yang lebih layak.
“Kalau yang benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk beroperasi sementara di situ memang penerima manfaatnya tidak ada, atau mungkin bisa kita minimalkan atau bisa kita alihkan ke SPPG terdekat yang memang lebih berkualitas, itu nanti kami akan lakukan,” ujarnya.
Agustina juga menyinggung perubahan kebijakan teknis pada masa kepemimpinan sebelumnya yang disebut berdampak pada kualitas dapur MBG.
“Mungkin teman-teman tahu, kemarin sempat ada perubahan juknis dari luasan dapur 400 meter menjadi 150 meter. Nah, itu yang seperti itu menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan yang baik,” katanya.
Karena itu, BGN saat ini tengah menyusun basis data baru yang menggabungkan informasi mengenai jumlah penerima manfaat, kondisi kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga kapasitas dapur yang tersedia.
Menurut Sari, langkah tersebut diperlukan agar program MBG berjalan lebih tepat sasaran sekaligus efisien dari sisi penggunaan anggaran negara.
“Jadi, itulah pentingnya kami menyusun data. Penerima manfaatnya dipastikan dulu ada berapa di daerah yang akan dilayani. Setelah itu baru kita menentukan kebutuhan dapurnya,” tutupnya.